Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Ken Dwijugiasteadi mengeluarkan instruksi kepada Kepala Kantor Wilayah di seluruh Indonesia, yaitu mengaktifkan layanan komunikasi selama 24 jam, termasuk video call.

Instruksi ini dikeluarkan dan sekaligus berlaku pada 5 Oktober 2017, dengan nomor surat INS-05/PJ/2017. Seperti yang dikutip detikFinance dari salinan instruksi, Senin (9/10/2017).

Langkah tersebut seiring dengan pengamanan penerimaan pajak periode 2017. Di mana dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan ke depan, harus mengejar sisa penerimaan sekitar Rp 500 triliun.
Ada tiga hal yang menjadi poin instruksi. Pertama, mengaktifkan selama 24 jam perangkat telepon genggam yang dilengkapi fitur panggilan video (video call) sepertiFacetime dan WhatsApp video.

Kedua, dalam hal penggalian potensi penerimaan pajak, pemanggilan wajib pajak yang telah mengikuti program amnesti pajak hanya boleh dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Ketiga, melaksanakan instruksi Direktur Jenderal Pajak dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sumber : detik.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty