Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) dan Pusat pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri kasus transferdana sekitar Rp 18,9 triliun atau 1,4 miliar dollar AS oleh Standard Chartered Plc (Stanchart). Kasus transfer dana dari Guernsey, Inggris ke Singapura ini diduga untuk menghindari pajak.

Kasus yang sedang ditangani otoritas Eropa dan Asia ini melibatkan nasabah Indonesia dan diduga terkait dengan militer Indonesia. Lalu, bagaimana tanggapan Standard Chartered Bank Indonesia mengenai kasus ini?

Kompas.com menghubungi Country Head of Corporate Affairs Standard Chartered Bank Indonesia Dody Rochadi. Namun, sayangnya Dody menyatakan pihaknya tidak bisa memberikan komentar mengenai kasus tersebut.

“Mohon maaf kami tidak dapat memberikan komentar terkait hal ini,” kata Dody melalui layanan aplikasi pesan singkat, Senin (9/10/2017).

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menyatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk menangani kasus tersebut. Pihak tersebut antara lain PPATK dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Selain itu, Heru juga menuturkan bahwa pihaknya akan meminta penjelasan kepada Standard Chartered Bank di Indonesia.

Sumber : kompas.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Artikel

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty