Bank Dunia mencatat Indo­nesia sebagai negara kedua terbesar yang mengirim tenaga kerja ke kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Yakni, menyumbang 18 persen atau setara 1,2 juta pekerja migran. Untuk negara pengirim tenaga kerja terbanyak ditempati Myanmar sebesar 33 persen setara dengan 2,2 juta pekerja migran. Sementara Ma­laysia ada di posisi ketiga atau sebesar 17 persen.

Untuk tujuan negara para pekerja tersebut, Thailand men­jadi tujuan utama para pekerja tersebut dengan total mencapai 55 persen, kemudian Malaysia sebesar 22 persen, dan Singapura sebesar 19 persen.

Ekonom Bank Dunia untuk Perlindungan Sosial dan Prak­tik Kerja Global, Mauro Tes­taverde mengatakan, mobilitas tenaga kerja tersebut mem­berikan dampak yang signifikan untuk perekonomian di kawasan ASEAN. Untuk negara pengirim seperti Indonesia, telah mem­buka kesempatan bagi individu berpenghasilan rendah untuk meningkatkan pendapatan.

“Dengan pilihan kebijakan yang tepat, negara-negara pengirim dapat memperoleh keuntungan ekonomi dari mi­grasi tersebut serta memberikan perlindungan kepada warga negaranya untuk memilih peker­jaan di luar negeri,” ujar Tes­taverde melalui conference call di Kantor Bank Dunia, Jakarta, kemarin.

Sementara untuk negara penerima, lanjut Testaverde, dapat menutupi kekurangan tenaga kerja. Hal ini, menu­rutnya, dapat mendorong per­tumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Padahal, selama ini ada persepsi negatif bahwa masuknya pekerja migran akan berdampak negatif pada negara penerima.

“Di Malaysia, simulasi menemukan bahwa kenaikan 10 persen jumlah pekerja mi­gran berketerampilan rendah meningkatkan produk domestik bruto (PDB) riil sebesar 1,1 persen. Di Thailand, analisis terakhir menunjukkan bahwa tanpa pekerja migran dalam angkatan kerja, PDB akan tu­run sebesar 0,75 persen,” pa­parnya.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Wilayah Asia Timur dan Pasifi Sudhi Shetty menyarankan, pemerintah Indonesia memperbaiki izin dan prosedur kerja ke luar negeri. Karena, saat ini banyak pekerja imigran asal Indonesia yang berstatus ilegal.

“Prosedur dan birokrasi harus dirampingkan untuk memundahkan para pekerja,” ungkap­nya.

Dia menuturkan, kebijakan yang tepat dari negara-negara pengirim dapat memperoleh keuntungan ekonomi dari kegiatan migrasi keluar. Pihaknya mencatat pada 2015, sebesar 62 miliar dolar AS dalam bentuk remitansi terkirim ke negara ASEAN.

“Remitansi menyumbang 10 persen dari PDB di Filipina, 7 persen di Vietnam, 5 persen di Myanmar dan 3 persen di Kam­boja,” ungkapnya.

Sumber : rmol.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Masyarakat Ekonomi ASEAN

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty