Komisi VII DPR, kemarin, memanggil Menteri ESDM Ignasius Jonan membahas mengenai perkembangan terkini negosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Dalam rapat ini, Jonan banyak ditanyakan mengenai isu mengenai divestasi (51 persen).

Jonan memastikan tidak ada perubahan mengenai kerangka negosiasi antara Freeport dengan pemerin­tah. Menurutnya, surat dari Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Inc. Richard Adkerson yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadiyanto, merupakan bagian dari negosiasi.

“Surat ditujukan ke Sekjen Kemenkeu, karena memang untuk pemba­hasan detail divestasi itu ranahnya Kemenkeu dan Kementerian BUMN,” kata Jonan.

Menurut Jonan, setelah pihaknya selesai melaku­kan kesepakatan, untuk pembahasan penyerapan saham dilimpahkan kepada kedua kementerian terse­but. Hal tersebut sesuai dengan perintah Presiden Jokowi.

Namun dia menegaskan, pihaknya mendukung upaya upaya negosiasi yang tengah dilakukan Ke­menkeu dan Kementerian BUMN.

Jonan mengaku belum mengetahui waktu pelaksanaan divestasi. Karena hal ini, menurutnya, harus dibicarakan dengan Ke­menterian BUMN dan Ke­menkeu karena menyang­kut kemampuan keuangan. Begitu pun dengan nilai divestasinya.

“Sekarang ini, saya hanya diminta Presiden untuk bantuin,” katanya.

Mengenai negosiasi kon­trak Freeport Indonesia, lanjut Jonan, pemerintah menyetujui perpanjangan maksimum 2 x 10 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Minerba. Pertama, 2021 sampai 2031 dengan persyaratan-persyaratan. Bila persyaratan terpenuhi, dapat diperpanjang lagi sampai 2041.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Ram­son Siagian menyarankan pemerintah bicara apa adanya bahwa divestasi belum selesai agar tidak publik tidak binggung.

“Jangan bilang sudah beres. Sampaikan saja apa adanya. Sekarang baru tahapan ke 51 persen, untuk isinya (skema) belum, harga belum. Saya saja heran, kok belum dibahas detail diklaim divestasi 51 persen sudah selesai,” pintanya.

Anggota Komisi VII DPR Kurtubi mengingat­kan agar penghitungan valuasi saham Freeport dilakukan ekstra cermat. Dia mewanti-wanti agar cadangan emas di dalam perut bumi jangan dihitung sebagai milik Freeport.

“Jangan sampai nilai da­lam di perut bumi dimasuk­kan. Itu milik negara, baru milik kontraktor setelah bahan tambang naik, sepanjang di dalam perut bumi itu milik negara,” kata Kurtubi.

Sumber : rmol.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty