Pemerintah Diminta Hati-hati Saat Buat Aturan Pajak E-Commerce

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diminta berhati-hati dalam menerapkan aturan pajak untuk e-commerce. Pasalnya, sektor tersebut berbeda dengan perdagangan konvensional.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan perbedaan keduanya tidak hanya dari sisi model bisnis, tapi juga ekosistem. Sektor e-commerce membutuhkan penanganan khusus dan tepat. “Jangan sampai justru men-discourage bisnis yang baru tumbuh, lalu layu sebelum berkembang,” katanya di Tjikini Lima, Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2017.

Dia menuturkan pemerintah harus selektif menentukan obyek pajak serta jumlah pajak yang dibebankan. Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah menetapkan pemungut pajak.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan pemungutan pajak akan diserahkan kepada pemilik platform. Namun Yustinus menilai usulan itu tak tepat. “Kalau pemilik platform belum tentu bisa karena mereka tidak tahu yang jualan siapa,” ujarnya.

Dia berujar pemungutan yang paling ideal adalah melalui payment gateway. Pajak bisa langsung dipotong saat masyarakat menggunakan pembayaran lewat kartu kredit atau debet. “Jadi meringankan beban platform dan pelanggan,” ucapnya. Sayangnya, Indonesia masih belum memiliki program tersebut.

Sebelum menerapkan aturan pajak bagi e-commerce, Yustinus menyarankan DJP menyiapkan administrasi yang baik sehingga pelaksanaan pemungutan pajak e-commerce berjalan mudah. Pemerintah juga dinilai perlu lebih gencar melakukan sosialisasi. Pelaku e-commerce perlu diedukasi agar memahami kewajibannya.

Yustinus juga menekankan pentingnya registrasi. Pemerintah harus mengumpulkan data pelaku e-commerce ke dalam big data untuk mempermudah transaksi dan memperoleh data yang valid. “Setelah itu, baru secara bertahap dibebankan pajaknya sesuai dengan kemampuan,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah harus memastikan aturan baru tidak akan melemahkan bisnis e-commerce. Pemerintah juga perlu mengejar pelaku bisnis lain, terutama asing, yang belum taat pajak.

Sumber : tempo.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: