Sinyal Buruk Bagi Investasi Air Minum

Mahkamah Agung memutuskan pelayanan air minum dikelola pemerintah

Jakarta. Saat pemerintah sibuk menghelat proyek infrastruktur dan menarik masuk investasi swasta di bidang infrastruktur, palu hakim berkata lain. Mahkmah Agung (MA), misalnya, baru-baru ini merilis putusan yang menyetop swasta masuk dalam bisnis penyediaan air minum.

Presiden itu setidaknya muncul dari putusan MA yang dirilis pada Selasa (10/10). Isi amar putusan kasasi atas sengketa pengelolaan air minum di Jakarta ini menyatakan, memerintahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan dua operator Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Jakarta, yakni PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), menghentikan swastanisasi pelayanan air minum.

Putusan MA ini sekaligus mempertegas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 18 Februari 2015 yang menganulir Undang-Undang (UU) No 7/2004 lantaran dinilai membuka peluang komersialisasi air minum oleh swasta.

Matthew Lenggu, Juru Bicara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, penggugat swastanisasi air di Jakarta, menilai putusan MA ini sudah tepat. “Ini menjadi peringatan pemerintah agar tidak menyerahkan pengelolaan air minum kepada swasta,” kata Matthew, Rabu (11/10).

Sejauh ini, para tergugat dalam perkara ini belum bersikap. “Keluarnya putusan ini bukan akhir dari segalanya dalam pelayanan publik untuk air minum,” kata Erlan Hidayat, Direktur Utama PT PAM Jaya, perwakilan Pemprov DKI Jakarta. “Kami belum bisa menanggapi,” ujat Muhammad Selim, Direktur Utama Aetra.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PU-Pera Sri Hartoyo juga mengaku masih perlu mempelajari putusan MA.

Toh, putusan MA ini bak petir di siang bolong bagi pemerintah yang gencar menggenjot investasi swasta investasi swasta di infrastruktur air minum. Apalagi, pemerintah baru saja meresmikan SPAM Umbulan adalah PT Meta Adhya Tirta Umbulan, perusahaan kongsi PT Medco Gas Indonesia dan PT Bangun Cipta Kontraktor.

Putusan MA ini juga bisa menahan rencana investasi sejumlah grup usaha besar di Tanah Air ke bisnis air. Berdasarkan catatanĀ  KONTAN, Grup Salim dan Grup Rajawali meminati bisnis penyediaan air minum ini.

Penelitian Indonesia Water Institute Firdaus Ali menilai, putusan MA ini akan menyurutkan minat investasi di sektor air minum karena tidak ada kepastian hukum di bisnis ini. “Ini menjadi sinyal negatif di tengah banyaknya rencana proyek SPAM,” ujarnya.

Dia menilai, pengelolaan air minum masih membutuhkan peran swasta. Justru pengelolaan SPAM oleh pemerintah daerah bisa memicu masalah. Dia mencontohkan, tahun 2016, ada 182 dari total 387 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang terlilit utang senilai Rp 3,9 triliun.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Artikel

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: