Misteri Daya Beli

“Pak Jokowi harusnya jangan hanya tanya nama-nama ikan, bagi-bagi sepeda, tapi tanya juga dong bagaimana kondisi ekonomi mereka (rakyat),”

Itulah pesan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon awal Oktober lalu. Ia menilai Pak Presiden kurang peka terhadap perkembangan masyarakat dewasa ini. Saat itu isu tentang penurunan daya beli masyarakat memang tengah santer-santernya berhembus.

Antara lain dipicu banyak pusat perbelanjaan yang sepi bahkan tutup karena menurunnya penjualan ritel. Juga banyaknya Pemangkasan jumlah karyawan alias PHK.

Tiga tahun masa pemerintahan Jokowi, isu penurunan daya beliseolah menjadi anomali yang misterius di masyarakat. Bagaimana tidak, secara makro, pertumbuhan ekonomi dikatakan masih tergolong bagus, di angka 5 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan ada di posisi ketiga di jajaran negara-negara anggota G20. Di pihak lain, berdasar data Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), sebagian besar anggota, termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok mengalami penurunan.

Berbagai proyek infrastuktur juga terus digenjot pemerintah. Disebutkan dalam 3 tahun terakhir, sudah terbangun jalan sepanjang 2.650 kilometer. Diharapkan dengan makin terhubungnya antardaerah di Indonesia, pertumbuhan ekonomi akan makin meningkat.

Selain infrastruktur, pemerintahan dinilai mampu mengendalikan harga-harga pangan, seperti beras dan akhirnya mampu membawa laju inflasi selama tiga tahun ini di bawah 4 persen.
Di depan rapat komisi XI DPR, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, membeberkan data terkait daya beli masyarakat dari tahun ke tahun.

Sejak 2013, menurutnya, terjadi perlambatan yang makin parah di 2014-2015. Namun pada 2016 daya beli masyarakat mulai membaik. Untuk masyarakat miskin saat itu tumbuh hingga 6,5 persen. Sedangkan untuk masyarakat menengah tumbuh mencapai 10 persen.
Sedangkan hingga Maret 2017, Sri Mulyani mencatat, daya belimasyarakat tumbuh sekitar 4 persen sampai dengan 8 persen.

Data itulah yang antara lain membuat Jokowi menilai isu daya beli yang menurun hanya sebagai komoditas politik. “Isunya hanya daya beli turun. Saya liatin siapa yang ngomong, (orang) politik, oh enggak apa-apa,” kata Jokowi.

Yang benar menurutnya adalah, ada perubahan pola belanja generasi milenial. Terjadi pergeseran belanja dari peritel konvensional ke e-commerce.

Presiden Joko Widodo menuding isu soal turunnya daya belimasyarakat sengaja diciptakan oleh lawan politik untuk menghambat elektabilitasnya di pemilu presiden 2019 mendatang.
Benarkah?

Ada baiknya mendengar keluhan seorang teman. Dalam kurun satu tahun terakhir, ia mengatakan sudah meninggalkan kebiasaan belanja di supermarket. Ia memilih menahan diri karena kenaikan penghasilan yang diterima tidak sebanding dengan melejitnya harga barang.

Jika berharap elektabilitas di Pemilu 2019 tetap terjaga, masalah kebutuhan dasar ini tentunya tidakBOLEH muncul lagi.

Sumber : tribunnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: