Kontribusi Pajak Industri Manufaktur Capai Rp224,95 Triliun

Realisasi penerimaan pajak dari sektor industri manufaktur mencapai Rp224,95 triliun hingga kuartal ketiga tahun ini atau meningkat 16,63 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Raihan ini lebih unggul ketimbang sumbangan sektor perdagangan, yaitu sebesar Rp134,74 triliun, keuangan Rp104,92 triliun, konstruksi Rp35,40 triliun, informasi komunikasi Rp32,19 triliun dan pertambangan Rp31,66 triliun, serta sektor lainnya Rp155,19 triliun.

“Ini menunjukkan kinerja industri pengolahan nasional masih positif,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui keterangan resminya, Minggu (29/10).
Makanya, dia melanjutkan, pelaku usaha didorong dapat mengoptimalkan berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah diterbitkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan bisnis di Indonesia.

Apalagi, industri merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi.

“Tak cuma menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga kontributor pajak tertinggi,” terang dia.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, industri pengolahan non-migas memberi kontribusi terbesar terhadap PDB nasional pada kuartal II 2017, yaitu mencapai 17,94 persen.

Sementara, sektor lainnya, seperti pertanian, kehutanan dan perikanan hanya sekitar 13,92 persen, konstruksi 10,11 persen dan pertambangan dan penggalian 7,36 persen.

Merujuk data United Nations Statistics Division tahun lalu, industri manufaktur Indonesia menempati peringkat keempat dunia dari 15 negara yang sumbangsihnya signifikan terhadap PDB.
Data tersebut menyebut, Indonesia menyumbangkan hingga 22 persen setelah Korea Selatan (29 persen), China (27 persen), dan Jerman (23 persen).

Dari total 15 negara yang disurvei, kontribusi industri manufaktur Inggris tercatat 10 persen terhadap PDB. Sementara, Jepang dan Meksiko di urutan bawah dibandingkan Indonesia dengan capaian 19 persen.

“Paradigma industri manufaktur global saat ini masih memandang proses produksi sebagai satu kesatuan antara proses pra produksi, produksi dan pasca produksi. Untuk itu, kita sudah tidak bisa lagi melihat produksi hanya di pabrik saja,” imbuh Airlangga.

Tak cuma pajak, Kementerian Keuangan juga melansir, selama 10 tahun terakhir, penerimaan negara dari cukai juga meningkat. Menurut data BPS, tren peningkatan cukai terjadi sejak 2007 silam sebesar Rp44,68 triliun dan terus bertambah menjadi Rp145,53 triliun pada tahun lalu.

Sektor industri rokok menjadi salah satu sumber utama pemasukan kas negara melalui cukai. Rata-rata proporsi penerimaan cukai tembakau terhadap cukai negara mencapai 95 persen.

Pada 2007, penerimaan negara dari cukai tembakau sebesar Rp43,54 triliun atau setara 97,45 persen terhadap total penerimaan cukai. Tahun lalu, penerimaan negara dari cukai tembakau sebesar Rp137,94 triliun.

Nilai itu setara 96,11 persen dari total penerimaan cukai dan 8,87 persen dari penerimaan negara.

Sumber : cnnindonesia.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: