Pajak Minerba Masih Minim, Achmad Subari Minta Bakueda Pro Aktif

Masih kecilnya realisasi dari target pendapatan dari pajak minerba di Kota Pangkalpinang, ternyata mendapat perhatian dari Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Achmad Subari.

Orang nomor satu di legilslatif ini, meminta agar pemerintah Kota Pangkalpinang khususnya Bakueda segera bergerak cepat melakukan pendataan dan menagih pajak minerba kepada perusahaan atau wajib pajak tersebut.

” Melihat sisa waktu yang relatif pendek, realisasi pajak sangat minim. Kita imbau Bakieda khususnya bagian pendapatan segera jemput bola. Bila perlu datangi satu persatu perusahaan tersebut. Sejauh mana laporannya, dan kapan kepastian pembayaran pajaknya,” ujarnya kepada bangkapos.com, Minggu (29/10/2017).

Diakui Politisi Gerindra ini, jumlah perusahaan yang bergerak di bidang minerba bukanlah sedikit, bahkan bisa dikatakan pusatnya di Pangkalpinang, bahkan yang terbesar, yakni PT Timah.

Namun yang menjadi persoalan, kebiasaan perusahaan ini, yang selalu membayar pajak di akhir tahun, sehingga membuat kelabakan. Belum lagi soal kewenangan yang diambil alih provinsi.

” Yang dikhawatirkan, apakah dengan waktu relatif pendek ini, perusahaan itu akan membayar pajak atau tidak. Kalau memang tidak ada niat membayar pajak. Maka kita minta pemerintah tegas, bila perlu izin operasional atau perusahaan yang bersangkutan ditutup sementara, sesuai aturan UU berlaku sampai kewajiban mereka penuhi dengan membayar pajak,” ucap Subari yang kerap disapa Bang Acu.

Bukan hanya masalah pajak saja, lanjut Subari kedepan pihaknya juga akan membuat payung hukum yakni Perda soal sumbangan pihak ketiga.

Yang sejauh ini, sejak peraturan sumbangan pihak ketiga dihapus belum ada payung hukumnya.

” Ada perubahan sejak sejumlah kegiatan diambil alih atau kewenangannya di Provinsi, swperti sumbangan pihak ketiga. Saat ini. Kita sedang membahas peraturan daerahnya di DPRD. Mudah-mudahan dwngan adanya payung hukum ini, pwrusahaan baik BUMN, swasta dan lainnya yang mau ikut membantu membangun Pangkalpinang bisa terakomodir di dalam Perda tersebut, jumlah perusahaan yang berdomisili dan berusaha di Pangkalpinang juga akan terdata dengan baik. Kita juga tahu mana yang aktif dan tidak, serta bisa koordinasi apa kendala dan solusinya,” ucap Subari.

Sumber : tribunnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: