Mengulik Cukai Kantong Plastik

Penggunaan kantong plastik tak ramah lingkungan bakal dikenakan cukai sekitar Rp 100.

Cukai kantong plastik jalan tengah menambah setoran negara.

Masih ingat kebijakan pemerintah mewajibkan pengusaha ritel untuk memungut ongkos sebesar Rp 200 untuk tiap kantong plastik kresek yang sebelumnya diberikan gratis? Saat itu, alasan pemerintah karena urusan kepentingan lingkungan. Menurut riset Ocean Conservancy Business and Environment, Indonesia adalah salah satu negara Asia yang menyumbang 60% sampah plastik dunia. Nah, plastik berbayar diharapkan bisa menekan konsumsi tas plastik tersebut.

Tampaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan hidup itu menjadi ide bang Kementerian Keuangan untuk memungut cukai. Kalau tidak ada aral melintang, pemerintah akan mengenakan cukai kantong plastik tahun ini. Targetnya tidak main-main, yakni mencapai Rp 500 miliar.

Pemerintah memilih kebjakan ini lantaran tak mampu lagi memeras cukai dari produsen rokok maupun minuman beralkohol. Maklum saat ini, kondisi penjualan dua industri itu mengalami stagnasi. Industri rokok musti berjuang bertahan menghadapi daya beli masyarakat yang susut, sementara industri munuman beralkohol kesuliatan jualan lantaran tak boleh jualan di gerai ritel kecil maupun toko-toko kelontong lagi.

Memang sebelumnya muncul usulan pengenaan cukai tidak Cuma kantong plastik tapi semua bentuk kemasan plastik. Tujuannya tak lain agar bisa menyedot penerimaan negara lewat cukai, dari industri yang sedang mekar yakni industri makanan dan minuman.

Tapi upaya pengenaan cukai terhadap kemasan botol dan gelas plastik urung dilakukan lantaran kemasan minuman dan makanan masiih bisa didaur ulang lagi sehingga argumen mencemari lingkungan gugur. Kantong plastik yang kerap langsung dibuang ke tempat sampah menjadi tumbalnya.

Heru Pambudi, Direktur Jendral Bea Cukai Kementerian Keuangan mengatakan pengenaan cukau terhadap kantong plastik ini  tidak seragam. Misalnya, plastik ramah lingkungan yakni yang bisa hancur dalam kurun waktu tertentu, tidak akan dikenai cukai. Rencananya, pemerintah Cuma menetapkan tarif cukau di kisaran Rp 100 per kantong plastik, bagi kantong plastik tak ramah lingkungan.

Dalam catatan Nadia Kusuma Dewi, Analis Industri Bank Mandiri mengutip data perkiraan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampah kantong plastik berkontribusi 15% terhadap total sampah Indonesia. Itu kalau dihitung jumlahnya 24.500 ton sehari atau mencapai 8,96 juta ton setahun.

Nadia melihat, pilihan pengenaan cukai kepada kantong plastik, dan bukan kemasan plastik, lantaran pemerintah mempertimbangkan dampak paling kecil bagi perekonomian. Sebaliknya, jika yang dikenai cukai adalah  kemasan botol dan gelas plastik, barangkali malah jadi bumerang karena mengganggu pertumbuhan industri makanan dan minuman.

Tambah BKC

Meski tarif cukai untuk kantong plastik ini hanya diterapkan pada kresek tidak ramah lingkungan, tetep saja pelaku industri protes.

Fajar Budiyono, sekretaris jendral Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengingatkan, kebijakan ini bisa melemahkan industri plastik lokal. “Sebenarnya pemerintah menarik cukai plastik barang jadi impor saja dulu, daripada cukai kantong plastik,” ujar Fajar.

Sementara, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyarankan agar pemerintah kembali pada tujuan awal pengenaan cukai, yakni menekan konsumsi, bukan semata penerimaan negara.

Agar pemerintah mendapatkan celah untuk penerimaan negara, Enny merekomendasikan penerapan cukai bagi bahan bakar minyak (BBM) ketimbang kresek. Soalnya, penggunaan BBM terus meningkat, dan perlu dikendalikan untuk mengurangi polusi.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo sependapat. Dalam hitungan Yustinus, dengan asumsi tarif cukai sebesar Rp 250 per liter bagi BBM, maka negara berpotensi mendapat masukan Rp 17,68 triliun.

Selain BBM, Yustinus mengusulkan ada cukai untuk penjualan sepeda motor dan mobil. Semisal cukai motor Rp 500.000 per unit dan tarif cukai mobil Rp 5 juta per unit, maka potensi penerimaan negara dari cukai kendaraan bermotor sebesar Rp 10,5 triliun.

Sayangnya pemerintah belum berani menambahkan daftar barang kena cukai (BKC) yang baru. Padahal komisi XI DPR telah memberi lampu hijau untuk mengulik penerimaan negara dari BKC baru.

Misbakhun, anggota Komisi XI DPR RI bilang, pemerintah masih berkutat pada penerimaan cukai rokok dan minuman beralkohol. Padahal kalau mau, bisa meniru negara lain yang sudah mengenakan setidaknya 10 barang kena cukai. Misalnya cukai mobil dengan mesin berkapasitas tinggi, ban, dan cukai BBM. Ia menyarankan agar pemerintah sekaligus mengajukan beberapa BKC.

Etil alkohol
170
Minuman beralkohol
6.500

Penerimaan Cukai (miliar rupiah)

  2013 2014 2015 2016 2017*
Rokok 103.560,2 112.544,2 139.518,2 137.968,4 147.487,2
Etil alkohol 159,1 166,5 154,2 171,1 148
Minuman beralkohol 4.688,2 5.342,2 4.560,4 5.307,7 5.529,8
Denda 32,5 21,8 399 68,4 68,4
Lain-lain 12,1 10,9 9,5 9,5 9,5
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan APBN-P 2017, dan Nota Keuangan RAPBN 2018

Ket: *Target 2017

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Artikel

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: