Nilai Harta sebagai Penghasilan

Beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 trntang Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan Tertentu berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai pwnghasilan melalui pro dan kontra. Salah satunya di pasal 5 ayat (2) huruf b. Sebagai Wajib Pajak (WP) tidak setuju dengan penerbitan PP 36, dengan berbagai alas an antara lain ketentuan ini menekan WP dan DIrektorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan official assessment system. Seharusnya ketidaksetujuan itu ,mereka sampaikan saat UU Pengampunan Pajak (amnesti pajak) berlaku karena PP 36 merupakan peraturan pelaksanaan Pasal 13 dan Pasal 18 UU amnesti pajak.

Sejatinya ada tiga kelompok harta nersoj sebagai penghasilan yang diterima wajib pajak. Pertama, harta bersih tambahan karena WP peserta amnesti pajak yang menyatakan repatrasi hara tetapi tidak melakukannya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan serta peserta amnesti pajak yang deklarasi harta tapi mengalihkan le luar negeri selama tiga tahun. Kedua, harta bersih peserta amnesti pajak yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan.

Ketiga, harta bersih wajib pajak yang tidak ikut amnesti pajak dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh), sepajang Ditjen Pajak menemukan data atau informasi harta bersih tersebut sebelum 1 Juli 2019.

Bagi kelompok pertama, harta bersih tambahan yang tercantum dalam surat keterangan diperlakukan sebagai penghasilan pada tahun pajak 2016. Jadi, Ditjen Pajak tidak melakukan penilaian dan mendasarkan sepenuhnya pada nilai wajar yang dinyatakan peserta amnesti pajak.

Pasal 5 (2) b PP 36 mengatur atas harta selain kas yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan atau yang belum dilaporkan dalam SPT PPh, nilainya ditentukan berdasarkan penilaian Ditjen Pajak sesuai kondisi dan keadaan harta tersebut di tahun pajak terakhir (2015). Bagi kelompok kedua dan ketiga, lantaran wajib pajak tidak mengungkapkan seluruh harta dalam surat pernyataan atau tidak melaporkan dalam SPT PPh, hal logis jika Ditjen Pajak lah yang menentukan penilaian harta tersebut dan bukan wajib pajak. Jadi tudingan kantor pajak menerapkan official assessment system sama sekali tidak berdasar dan ini muncul karena adanya pemahaman yang salah.

Memang, ketentuan dalam UU amnesti pajak dibahas dalam waktu pendek sehingga ada beberapa ketentuan yang tidak konsisten. Salah satunya penilaian harta wajib pajak peserta amnesti pajak yang belum terungkap dalam surat pernyataan serta yang belum lapor harta di SPT PPh. Disebut, harta tambahan selain kas yang diungkapkan dalam surat pernyataan dinilai wajar pada akhir tahun 2015. Namun, pasal 18 UU amnesti pajak justru tidak mengatur dasar penilaian tersebut.

Nilai wajar atau harga perolehan?

Penjelasan pasal 18 ayat (1) aturan tersebut memberikan contoh perlakuan atas harta bersih yang kurang diungkapkan dalam surat pernyataan dan anehnya menggunakan harga perolehan. Dalams alah satu contoh, wajib pajak menyatakan memiliki harta dengan penilaian berdasarkan harga perolehan.

Tahun 2017, Ditjen Pajak  menemukan adanya harta bersih tahun 2010 senilai Rp 10 Miliar yang belum diungkapkan dalam surat pernyataan. Harta bersih tersebut akan diperlakukan sebagai tambahan penghasilan yang diterima wajib pajak pada saat Ditjen Pajak menemukan informasi tentang harta tersebut. Contoh ini juga ada dalam Pasal 20 ayat (2) rancangan UU amnesti pajak, yakni penilaian harta tambahan dapat berdasarkan harga perolehan. RUU tersebut memberikan pilihan kepada wajib pajak untuk menilai harta tambahan berdasarkan harga perolehan atau harga pasar.

Menyadari kekeliruhan tersebut, PP 36 menentukan untuk harta selain kas penilaiannya dilakukan Ditjen Pajak sesuai kondisi harta per 31 Desember 2015 hakikatnya adalah nilai wajar, sama seperti yang digunakan aturan amnesti pajak.

Untuk memberikan kemudahan dan keseragaman bagi pemeriksa pajak, Ditjen Pajak menerbitkan Surat Edaran (SE) SE-24/PJ/2017 soal petunjuk teknis penilaian harta selain kas. Pertama, menggunakan referensi nilai yang ditetapkan pemerintah, seperti NJOP untuk tanah dan bangunan dan nilai jual kendaraan bermotor. Kedua, memakai nilai yang dipublikasikan resmi oleh lembaga atau pihak laon, seperti emas, perak, saham dan obligasi. Untuk harta lainnya yang tidak dapat dinilai dengan dengan cara penilaian tersebut, penilaiannya mengacu pada SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, Penilaian Aset Tak Berwujud untuk Tujuan Perpajakan. Penilaian cara ketiga ini harus dilakukan penilai fungsional Ditjen Pajak.

Meskipun Ditjen Pajak telah memberikan petunjuk teknis penilaian harta, potensi perselisihan wajib pajak dan DItjen Pajak tetap ada. Khususnya untuk penilaian harta yang tidak memakai referensi nilai yang ditetapkan atau yang dipublikasikan. Atas data/informasi berupa harta yang belum/kurang terungkap dalam Surat Pernyataan atau yang belum dilaporkan dalam SPT PPh, setelah dilakukan penelitian, Ditjen Pajak menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain.

Persoalannya, tidak  mudah mendapatkan penilaian harta wajar yang membuat wajib pajak setuju. Sebab jumlah penilaian fungsional Ditjen Pajak terbatas. Ini masih ditambah jangka waktu pengujian pemeriksaaan harta tidak lebih dari 10 hari kerja. Mestinya, untuk penilaian harta yang ketiga, jangka waktu pemeriksaaan harus lebih lama karena penilaian melalui tahapan pengumpulan data termasuk survey lapangan  dan analisis data.

Ditjen Pajak sendiri biasanya membahas hasil akhir pemeriksaan harta wajib pajak paling lama lima hari. Dan wajib pajak bisa menyanggah hasil pemeriksaaan itu dan bisa memakai jasa penilai publik. Tapi ini butuh biaya.

Dus, pengawasan terhadap pemeriksa perlu diperketat untuk menutup celah penyalahgunaan hasil penilaian. Bagi wajib pajak yang tidak setuju dengan hasil pemeriksaan, masih ada upaya hukum lainnya seperti keberatan, banding dan peninjauan kembali. Yang diharapkan oleh Ditjen Pajak dan wajib pajak tentu adanya kesepakatan hasil penilaian pemeriksa dan keadaan ini hanya bisa dicapai jika penilaian dilakukan secara objektif dan professional.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: