Strategi Pajak dan Insentif Fiskal

Dalam dua tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak selalu di bawah 90% dari target APBN. Untuk tahun ini, penerimaan pajak diperkirakan hanya mencapai 89% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang sebesar Rp 1.283,6 triliun. Masih ada waktu dua bulan lagi untuk merealisakan penerimaan pajak.

Hingga 30 September 2017 penerimaan pajak baru mencapai Rp 770,7 triliun atau 60% dari target pemerintah dalam APBNP 2017. Angka itu turun 2,79% dibanding periode sama tahun lalu. Untuk bulan ini saja, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkirakan penerimaan pajak diperkirakan tumbuh 25%. Jika ditotal dengan realisasi penerimaan pajak per September 2017, realisasi penerimaan pajak hingga kini mencapai Rp 876,58 triliun atau 68,29% dari target APBNP 2017.

Ada enam sektor usaha yang menjadi sumber utama pendapatan pajak yang mencatatkan pertumbuhan dibandingkan dengan tahun lalu. Penerimaan pajak sektor industri tumbuh sebesar 16,63%, perdagangan 18,74%, keuangan 9,08%, pertambangan 30,16%, komunikasi 4,62%, konstruksi 2,46%, dan sector lainnya 10,70%.

Masih tumbuhnya penerimaan pajak di enam sektor utama tersebut cukup menggembirakan. Hingga kini, pajak memang masih menjadi sumber utama penerimaan negara. Namun, penerimaan pajak yang selalu di bawah target APBN tentunya menimbulkan keprihatinan di tengah upaya pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur yang butuh dana besar.

Masih rendahnya penerimaan pajak akan memengaruhi kemampuan pendanaan infrastruktur dari APBN yang jumlahnya meningkat tiap tahun. Upaya DJP menggenjot target penerimaan pajak sepertinya sudah terlambat. Waktu yang tersisa dua bulan lagi cukup berat bagi aparat pajak untuk menutup kekurangan penerimaan pajak sebesar 31,71%. DJP sudah kehilangan momentum untuk menggenjot penerimaan pajak. Selain karena tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) yang belum meningkat, rendahnya penerimaan pajak juga dipengaruhi kondisi ekonomi Indonesia yang tumbuh stagnan.

Selama ini, strategi DJP terkesan tergesa-gesa untuk menggenjot penerimaan pajak. Tahun ini tidak ada lagi penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty), mestinya strategi meningkatkan penerimaan pajak disusun sejak dini. Jika strategi atau kebijakan dibuat di semester kedua, sudah pasti momentum penerimaan pajak akan hilang.

Hal itu terlihat dari strategi yang sedang disiapkan terkait pengenaan pajak kepada pelaku ekonomi digital atau e-commerce. Pemerintah mestinya hati-hati mengeluarkan kebijakan terkait pajak. Pemerintah juga harus melihat kondisi ekonomi masyarakat sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan memungut pajak.

Jangan sampai kebijakan tersebut justru makin melemahkan daya beli masyarakat. Kehadiran e-commerce telah mendorong tumbuhnya pengusaha-pengusaha rintisan (startup) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Jika mereka dikenakan pajak yang tinggi dikhawatirkan bakal menyurutkan kegiatan ekonomi digital. Kegiatan ekonomi melalui e-commerce yang baru tumbuh di Indonesia jangan sampai mati suri gara-gara pengenaan pajak yang tinggi.

Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh sekitar 5% pada tahun ini atau terjadi stagnasi dibandingkan dengan tahun lalu, mestinya pemerintah juga berpikir untuk mendorong daya beli masyarakat dengan sejumlah insentif fiskal.

Sementara stimulus moneter sudah cukup diberikan bank sentral dengan mematok suku bunga acuan di posisi 4,25%. Banyak sektor industri saat ini juga sangat membutuhkan insentif fiskal, terutama industri padat karya. Pemerintah mesti mempertimbangkan penurunan tarif pajak kepada sektor industri untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Pertumbuhan sektor industri yang di bawah pertumbuhan PDB nasional perlu didorong agar mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Dalam kondisi industri yang sedang lesu, sulit diharapkan bagi DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak badan.

Strategi yang perlu dikedepankan adalah mengejar pajak perorangan terutama para selebritas yang pendapatannya besar. Potensi pajak cukup besar juga dari para selebritas instagram atau selebgram. Mereka mendapat bayaran mahal dari setiap postingan di instagram.

Di sisi lain, kalangan pelaku usaha saat ini merasa was-was mereka akan dikejar-kejar petugas pajak karena setoran pajak masih di bawah target di sisa dua bulan ke depan. Pengejaran para petugas pajak kepada pelaku usaha mulai dari hal-hal teknis seperti kelebihan pembayaran, hingga melihat data-data perusahaan untuk mencari potensi pajak.

Pemerintah harus melihat semua persoalan yang dihadapi dunia usaha. Jangan hanya karena ingin mengejar target pajak, wajib pajak yang sudah patuh membayar pajak malah khawatir akan dicari-cari kesalahannya. Selain itu, pemerintah sebaiknya jangan mengeluarkan peraturan yang justru menjadi kontraproduktif bagi dunia usaha. Selama ini, dunia usaha telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan negara.

Kita berharap pemerintah dapat menyikapi persoalan yang dihadapi dunia usaha dengan bijak. Target penerimaan pajak memang harus dikejar, tapi mengejar-mengejar perolehan pajak dari pelaku usaha yang sudah patuh juga patut dihindari. Tak hanya itu, pemerintah juga punya tugas mendorong daya beli masyarakat agar pertumbuhan ekonomi bisa terjaga.

Sumber : beritasatu.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: