Di tengah turunnya daya beli masyarakat, Presiden Joko Widodo menggagas program “Padat Karya Cash”. Program ini diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja yang menganggur sekaligus memberikan mereka penghasilan secara instan. Anggaran diambil dari dana desa yang berjumlah puluhan triliun rupiah.

Berbagai proyek infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan desa, jembatan, penahan air, embung, hingga gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diharapkan dapat menyerap ribuan buruh hingga tukang.

Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengklaim itu usulan mereka. Namanya semula: cash forward yang tujuannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Program ini diklaim lebih baik dibandingkan dengan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa)

Sumber : detik.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty