Potensi bisnis jual beli online atau e-commerce di Tanah Air sangat menggiurkan. Tercatat, transaksi jual beli online di Indonesia pada 2015 mencapai USD 3,5 miliar.

Dari jumlah tersebut, potensi pajak e-commerce juga sangat besar. Untuk itu, pemerintah berencana menerapkan pajak jual beli online atau e-commerce.

Head of Marketing Shopee Indonesia, Handhika Jahja mengatakan, pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam penerapan pajak e-commerce. Namun, regulasi tersebut harus adil ke semua pelaku usaha termasuk penjual lewat sosial media.

“Dari posisi kita sendiri itu, kami minta sistem pajak harus fair (adil) untuk pelaku e-commerce dan penjual di sosial media. Kalau itu bisa fair, kita dukung,” ujarnya diJakarta, Kamis (9/11).

Menurutnya, penjualan melalui media sosial saat ini juga harus diatur. Sehingga, semua jual beli online bisa diatur dengan adanya pajak e-commerce ini.

“Dengan dipajaki orang bisa tahu e-commerce yang taat regulasi,” katanya.

Kendati demikian, Handhika mengusulkan agar pajak e-commerce diterapkan di waktu yang tepat. Namun, dia enggan membeberkan waktu yang tepat tersebut.

Sumber : merdeka.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty