Anggaran Kurang Realistis dan Agak Populis

Setahun jelang pemilihan umum (pemilu) posturanggaran belanja negara mengalami perubahan. Dalam tiga tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), infrastruktur menjadi fokus utama. Pada tahun keempat, anggaran populis mulai menyedot perhatian di pos belanja negara.

Pada 25 Oktober 2015, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Di sisi belanja, nilainya mencapai Rp 2.220,66 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.454,49 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa Rp 766,16 triliun.

Nah, dari total belanja ini, anggaran infrastruktur disepakati sebesar Rp 410,7 triliun. Secara nominal, ini adalah anggaran infrastruktur terbesar sepanjang republik ini berdiri. Namun dari sisi pertumbuhan, anggaran infrastruktur tahun depan cuma naik 2,39% dibanding APBN Perubahan (APBN-P) 2017. Pada APBN-P 2017, kenaikan anggaran infrastruktur mencapai 6,14% dibanding APBN-P 2016.

Di sisi lain, pemerintah mengalokasikan anggaran penanggulangan kemiskinan dan dukungan masyarakat berpendapatan rendah yang besar tahun depan. Nilainya mencapai Rp 283,7 triliun atau naik 3,65% dibanding APBN-P 2017.

Anggaran belanja populis itu terdiri dari subsidi di luar subsidi pajak Rp 145,5 triliun. Lalu, ada anggaran Dana Desa yang mencapai Rp 60 triliun. Berikutnya, pemerintah mengalokasikan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga miskin Rp 25,5 triliun, serta bantuan pangan senilai Rp 20,8 triliun.

Tidak cukup sampai disitu, demi membantu masyarakat miskin, pemerintah menggelontorkan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 17,3 triliun. Di bidang pendidikan, alokasi anggaran Program Indonesia Pintar mencapai Rp 10,5 triliun dan Bidik Misi sebesar Rp 4,1 triliun.

Rencana pemerintah ini tampak kontras dengan apa yang dilaksanakan Presiden Jokowi selama tiga tahun pertamanya berkuasa. Belum seumur jagung usia pemerintahannya, Jokowi mengambil langkah yang tidak populer. Pada November 2014, pemerintah mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Sejak 1 Januari 2015, subsidi terhadap premium yang berjenis RON 88 juga dicabut.

Tidak Cuma sampai disitu, belanja pemerintah pusat di berbagai kementerian dan lembaga dipangkas. Pos anggaran yang tidak produktif dialihkan ke pengeluaran yang lebih produktif. Salah satunya adalah membiayai pembangunan infrastruktur. Maklum, kondisi dan ketersediaan berbagai infrastruktur di Indonesia memang masih sangat minim.

Pemerintah jelas tidak mau dibilang APBN 2018 lebih mengusung program-program populis menjelang tahun politik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, APBN merupakan instrumen untuk menyejahterakan rakyat. “PKH itu sebelum tahun politik ada, tetapi tidak dianggap populis. Menjelang Pemilu, baru dianggap populis,”kata Sri Mulyani.

Dorong Konsumsi

Terlepas dari itu, strategi pemerintah bisa berujung pada satu hal; perbaikan daya beli masyarakat. Anggaran penanggulangan kemiskinan dan dukungan masyarakat berpendapatan rendah yang mencapai Rp 283,7 triliun bakal langsung habis dibelanjakan.

Hal ini akan membuat tingkat konsumsi, terutama dimasyarakat berpenghasilan rendah membaik dalam jangka pendek. Sekaligus menutupi kekurangan anggaran infrastruktur yang dampak maksimalnya tidak bisa dirasakan serta-merta.

Dus, di atas kertas, pertumbuhan ekonomi tahun depan akan terbantu oleh peningkatan konsumsi rumah tangga. “Belum ada perhitungan detail soal dampak program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Tapi dampak penyaluran bantuan sosial dan pemilihan kepala daerah diproyeksi akan menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1-0,2%, “ujar Bhima Yudhistira, ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef).

Bhima menilai, strategi yang dirancang pemerintah ini sebetulnya tepat. Meskipun rawan dipolitisasi menjelang pemilu 2019 dan pemilihan kepala daerah tahun depan. Syaratnya, lanjut Bhima, pemerintah mesti memastikan masyarakat yang menjadi sasaran program memang tepat sasaran.

Pemerintah juga mesti membereskan persoalan-persoalan teknis yang berpotensi menghambat penyaluran bantuan secara tepat waktu. Problem lainnya yang mesti diatasi adalah soal ketersediaan dan jangkauan e-warung, atau toko yang ditunjuk jadi tempat belanja penerima PKH. Jangan sampai jarak lokasi e-warung yang jauh malah memberatkan penerima bantuan sosial.

Di luar itu, rencana pemerintah menggelar program padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja 200 orang per desa juga bisa efektif mendorong ekonomi desa. Jokowi menginginkan program tersebut bisa dijalankan tahun depan. “Itu artinya jumlah pengangguran bisa berkurang 14 juta orang. Jika asumsinya ada 74.000 desa dan sasarannya pengangguran usia produktif ,”ujar Bhima.

Meski begitu, Bhima menilai target kemiskinan, rasio gini, dan tingkat pengangguran bisa mencapai target pemerintah. Tahun depan pemerintah menargetkan angka kemiskinan bisa direm di 9,5%-10%, indeks rasio gini ditargetkan 0,38, tingkat pengangguran 5%-5,3%, dan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 71,5.

Pasalnya, persoalan yang melanda masyarakat miskin bersifat struktural. Sehingga perlu upaya jangka panjang yang sistematis. Contohnya, reformasi agraria dengan redistribusi lahan ke petani miskin bukan sekedar sertifikasi lahan. Petani miskin juga perlu dibantu manggapai akses permodalan, misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dipermudah.

Guna membiayai belanja negara yang demikian besar, pemerintah mematok target pendapatan negara sebesar Rp 1.894,7 triliun. Dus, ada defisit anggaran 2,19% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Asumsi defisit ini lebih rendah ketimbang target defisit yang dipasang di APBN-P 2017 yang mencapai 2,67%

Kurang Realistis

Khusus untuk penerimaan perpajakan, pemerintah mematok target sebesar Rp 1.618,1 triliun. Jumlah itu meningkat 9,87% dibanding target dalam APBN-P 2017 yang mencapai Rp 1.472,7 triliun.

Sumber penerimaan perpajakan ini berasal dari penerimaan pajak dan bea cukai. Untuk penerimaan pajak targetnya sebesar Rp 1.424 triliun, naik 10,94% dari APBN-P 2017 yang sebesar Rp 1.283,6 triliun. Sementara untuk penerimaan bea dan cukai diharapkan bisa mencapai Rp 194,1 triliun. Ini artinya, asumsi kenaikannya sekitar 2,59% dari APBN-P 2017 yang sebesar Rp 189,2 triliun.

Menkeu menyebut, pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk mencapai target penerimaan pajak tahun depan. Misalnya, pemerintah bakal memanfaatkan Automatic Exchange of Information (AEoI) untuk meningkatkan basis pajak. AEoI juga dimanfaatkan untuk mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan (base erosion profit shifting).

Pemerintah akan memperbaharui dan mengintegrasikan data dan sistem informasi perpajakan melalui e-filling, e-form, dan e-faktur. Untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak, bakal didorong melalui e-service, mobile tax unit, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mikro, dan outbond call.

Upaya berikutnya, melalui pemberian insentif perpajakan, yakni tax holiday dan tax allowance, serta mengkaji kebijakan exemption tax pada beberapa barang kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Upaya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan regulasi juga bakal dilakukan untuk menggenjot penerimaan pajak.

Sri mengakui, target pendapatan negara tahun depan memang cukup optimistis. Namun, ia menilai target tersebut masih terbilang realistis untuk dicapai. Dus, pemerintah bakal bekerja keras untuk mewujudkan target tersebut.

Pengamat pajak Wahyu Nuryanto menilai dari sisi pertumbuhan target penerimaan pajak tahun depan memang cukup realistis. Sebab, target tersebut tidak jauh berbeda dari pertumbuhan alamiah penerimaan pajak yang mungkin tercapai tahun depan. Secara alamiah, penerimaan pajak tahun 2018 bisa mencapai 8,9%. Terdiri dari asumsi pertumbuhan ekonomi 5,4% dan inflasi 3,5%.

Namun, dari sisi nominal target tersebut terbilang tidak realistis. Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak selalu meleset dari target. Tahun ini hingga akhir Oktober, penerimaan pajak yang masuk ke kantong negara baru sekitar 66%. “Sepanjang tahun ini perkiraan saya realisasi penerimaan pajak 92% dari target,” kata Wahyu.

Sebagai catatan, target penerimaan pajak di tahun ini Rp 1.283,6 triliun. Dengan begitu, target penerimaan pajak tahun ini menurut proyeksi Wahyu Rp 1.180,91 triliun.

Dus, jika berdasar asumsi realisasi tersebut target penerimaan pajak yang realistis menurutnya sekitar Rp 1.294 T. Ini artinya ada selisih sekitar Rp 130 triliun dibanding target yang dipatok pemerintah di APBN 2018. “Ini dengan asumsi upaya yang dilakukan tahun depan sama dengan tahun ini. Perbaikan administrasi dan pelayanan perpajakan sudah menjadi jargon sejak tahun 2002,” ujar Wahyu.

Dus, Wahyu berharap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan upaya lebih radikal mengejar target penerimaan pajak. Misalnya mengarahkan pemeriksaan yang lebih targeted untuk mengakali keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai pajak. Caranya, dengan mengarahkan pemeriksaan ke Wajib Pajak (WP) yang berpotensi menambah penerimaan pajak secara siginifikan dan memiliki efek gentar (deterrence effect).

Kasus-kasus besar layaknya menjadi prioritas penanganan aparat pajak. Ini untuk memberikan pesan kepada WP yang lain bahwa DJP memiliki kapabilitas untuk mengatasi ketidakpatuhan pajak.

Tambahan lagi, pemeriksaan tidak hanya diarahkan ke WP yang sudah terdaftar, tetapi juga WP yang belum tercantum dalam basis data perpajakan.

Biar defisit enggak makin menganga, ya!

Sumber: Tabloid Kontan Edisi Khusus

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Artikel

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: