Pengamat: RI Masih Lunak kepada Pengemplang Pajak

Ilustrasi Pajak

Bocoran dokumen Paradise Papers yang diungkap ke publik oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi (ICIJ) pada 6 November lalu menyeret nama-nama politikus dan pejabat Indonesia yang diduga melakukan pengemplangan pajak.

Nurkholis Hidayat, Analis Forum Pajak Berkeadilan menuturkan, langkah yang diambil pemerintah Indonesia terkait dugaan penyelewengan pajak masih belum maksimal. Dia menuturkan, hingga kini, tak ada penyidikan mengenai hal tersebut hingga kini.

“Indonesia mengambil tindakan yang lebih lunak, sementara negara luar tidak seperti itu,” tutur dia di acara diskusi Polemik Sindo Trijaya, Sabtu (11/11/2017).

Lebih lanjut Nurkholis menjelaskan, aparat penegak hukum baik dari Ditjen Pajak, KPK, kepolisian maupun kejaksaan tak melakukan penyidikan terkait persoalan pajak tersebut. Alih-alih melakukan itu, kata dia, pemerintahan Jokowi justru memakai program Pengampunan Pajak.

“Menanggapi hal itu undang-undang tax amnesty akan dilakukan. Tapi masih banyak yang tidak ikut. Kalau begitu bagaimana? Kalau ada bukti permulaan dari awal orang ini punya intensi mau mengelak pajak harusnya diproses hukum,” tambahnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Maryati Abdullah. Menurut dia, skema Tax Amnesty yang sudah dilakukan pemerintah belum sepenuhnya efektif untuk mengincar pengembalian harta dari oknum-oknum yang ingin mengemplang pajak.

“Saya kira tax amnesty belum tentu efektif menghalau perusahaan cangkang. Ini hanya bersifat kuratif dan tidak terlalu efektif,” katanya.

“Kalau Menteri Sri Mulyani dan Dirjen pajak bilang pencapaian Tax Amnesty kita efektif dan lebih tinggi dari negara lain tapi tidak seperti itu perbandingannya. Indonesia masih masuk 10 besar dunia, nomor 7 dalam peringkat negara paling banyak aliran uang haram. Ini karena banyak tax haven itu dan bocornya data yang mengenai perpajakan,” pungkas dia.

Sebagai informasi, dalam laporan Paradise Papers setidaknya ada tiga nama yang turut masuk, yakni politikus Prabowo Subianto, dan anak mantan Presiden Soeharto, Tommy dan Mamiek Soeharto.

Sama halnya dengan Skandal Panama Papers yang diungkap tahun lalu, dokumen itu diperoleh oleh surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung, yang kemudian meminta International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) atau Konsorsium Jurnalis Investigatif untuk melakukan penyelidikan.

Sumber : liputan6.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: