Robert Pakpahan Diramal Sulit Capai Target Penerimaan Pajak Ambisius

Robert Pakpahan Diramal Sulit Capai Target Penerimaan Pajak Ambisius

Robert Pakpahan dikabarkan bakal diangkat Presiden Joko Widodo menjadi Dirjen Pajak menggantikan Ken Dwiugiasteadi yang masuk masa pensiun pada 1 Desember 2017.

Robert dinilai sebagai sosok yang moderat atau dengan kata lain cenderung berada di garis ‘mencari’ aman. Lantas, bagaimana gambaran mengenai target penerimaan pajak jika Ditjen Pajak dinakhodai Robert?

Target penerimaan pajak tiap tahun mengalami kenaikan, tahun ini, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 ditargetkan Rp1.472,7 triliun. Tahun depan, dalam APBN 2018 ditargetkan sebesar Rp1.618,1 triliun.

Pengamat pajak dan juga Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan siapa pun yang menjadi Dirjen Pajak, akan berat untuk bisa mencapai target penerimaan pajak yang dipasang dengan angka yang tinggi.

“Siapa pun Dirjennya, tetap saja berat menurut saya untuk mencapai target yang ambisius,” kata Pras, dalam kesempatan media gathering pajak, di Manado, Sulut, seperti diberitakan Jumat, 24 November 2017.

Namun demikian, untuk mencapai target tentu bukan hanya mengandalkan kerja individual, namun ada tim da sistem. Oleh karenanya peran Robert dalam mendorong penerimaan yakni agar bisa menggerakkan pasukan Ditjen Pajak bekerja secara seirama dan sejalan dengan strategi.

Hal itu, kata Pras, bisa dilakukan dengan membuat indikator secara lebih terukur dan bisa dimonitor serta dievaluasi. Dia mencontohkan pada saat tax amnesty, realisasi penerimaan yang bisa dikumpulkan terbilang tinggi dengan bantuan program tersebut. Namun, jika tidak memasukkan program tersebut, bisa dilihat jika penerimaan rutinnya lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Pras, ini menjadi catatan, terkadang dengan usaha yang besar dan menyedot perhatian, namun lupa menjaga yang rutin. Oleh karenanya, dia mengimbau agar Dirjen Pajak nantinya memiliki clearing house untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua fungsi dan program kegiatan, sehinga tidak perlu tumpang tindih.

Serta untuk memantau secara real time bukan hanya penerimaan, termasuk indikator makro, kinerja individual, dan relasi yang lain pun akan tercermin di sana.

“Jadi Dirjen bisa monitor dari tempat itu. Kalau itu dilakukan semua efektif pakai video call, jadi enggak perlu pejabat di daerah harus rapat ke Jakarta, malah enggak efektif, malah enggak awasi pasukannya di sana,” jelas dia.

Sumber : metrotvnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: