DJP Tak Bakal Sulit Telisik Data Kekayaan Pengacara Setnov

DJP Tak Bakal Sulit Telisik Data Kekayaan Pengacara Setnov

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dinilai tak akan kesulitan menelisik data kekayaan wajib pajak pengacara Setya Novanto (Setnov), Fredrich Yunadi. “Seharusnya tidak sulit,” ujar Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo kepada Tempo, Selasa, 28 November 2017. Terlebih Ditjen Pajak memang memiliki kewenangan tersebut.

Prastowo menanggapi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan pernyataan pengacara Setnov, Fredrich Yunadi, bisa segera ditindaklanjuti petugas pajak. Namun Sri Mulyani memastikan jalannya pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Fredrich tak akan diungkap ke publik karena menyangkut kerahasiaan wajib pajak.

Dalam wawancara dengan Najwa Shihab yang diunggah ke YouTube, Fredrich mengaku senang bergaya hidup mewah selama ini. Dalam wawancara tersebut Fredrich mengaku terbiasa menghabiskan uang miliaran saat melancong ke luar negeri.

“Saya suka mewah. Saya kalau ke luar negeri, sekali pergi itu minimum saya spend Rp 3 M, Rp 5 M. Yang sekarang, tas Hermes yang harganya Rp 1 M juga saya beli. Saya suka kemewahan,” tutur Fredrich  dalam wawancara dengan Najwa pada Jumat pekan lalu, 24 November 2017.

Lebih jauh, Prastowo menilai, jika wajib pajak tidak mau memberi data ke otoritas yang bersangkutan, besar pajak yang harus dibayarkan akan ditetapkan secara jabatan sesuai dengan data. Hal ini didasari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang mengatur kewajiban pemberian data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 35 dan 35A KUP.

Pelaksanaan ketentuan tentang kewajiban pemberian data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak ini digunakan semata-mata untuk kepentingan penerimaan negara. “Jika tidak memberikan data, itu pidana perpajakan. Bisa disidik dan dituntut pidana,” kata Prastowo. Aturan tentang pidana tersebut termaktub dalam Undang-Undang Perpajakan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A.

Sumber : tempo.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: