Kenapa Pajak Harus Jadi Program Pembelajaran Wajib di Perguruan Tinggi?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan pada 2018 pajak masuk kurikulum dan jadi salah satu program pembelajaran wajib di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan pajak menjadi pembelajaran sangat penting karena pajak juga sangat penting dalam membangun RI Pasalnya ia menyebut penerimaan dari perpajakan berkontribusi sebesar 73% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

“Kontribusi pajak pada APBN besar tetapi kepatuhan kita begitu rendah sehingga harus diantisipasi,” ungkap Yoga di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (27/11/2017).

 Yoga mencontohkan saat menyusun APBN dengan belanja negara mencapai Rp2.080 triliun dengan penerimaan sebesar Rp1.750 triliun maka itu tidak akan menutupi belanja sehingga sisanya harus utang.

Lanjut Yoga mencontohkan, saat membuat penerimaan di APBN dengan pasti sudah disusun semaksimal mungkin dan dari penerimaan terbesar dari perpajakan capai 85,6% atau Rp1.498,9 triliun. Di mana penerimaan perpajakan ini berasal dari DJP dan DJBC.

“Jadi pajak sangat penting, sangat vital untuk keberlangsungan negara kita. Sisi belanja juga sudah teralokasikan, ada belanja K/L, non K/L,” jelasnya.

Dengan kondisi seperti ini maka ia sangat berharap para mahasiswa yang pada 6 atau 7 tahun nanti menjadi Wajib Pajak (WP) bisa melakukan kewajibannya dalam membayar dan taat akan pajak.

“Ke depan, bonus demografi kita sangat luar biasa. Generasi kita masih banyak anak-anak dan remaja produktif dan ini akan genjot ekonomi dan harus berkontribusi membayar pajak,” paparnya.

Menurutnya, kenapa saat ini pihaknya fokus kepada dunia pendidikan karena kepatuhan saat ini masih sangat rendah. Selain itu, dana APBN untuk pendidikan sebesar 20% untuk 1 tahun sehingga dirasa perlu membuat kesadaran dari para mahasiswa yang juga ikut menerima alokasi anggaran tersebut.

“Pada kesempatan ini DJP harus teriak kepada dunia pendidikan, gambarannya banyak yang enggak patuh dari ratusan juta penduduk di RI. Akar masalahnya ada problem yang mendasar. Intinya adalah kesadaran pajak itu harus ditumbuhkan ketika manusia itu ada di usia dini. Pendidikan kesadaran pajak belum ada di pendidikan kita, jadi inilah inklusi kesadaran pajak,” tukasnya.

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: