PERSPEKTIF : Pemajakan Ekonomi Digital

Dewasa ini, kita menjadi saksi derasnya perkembangan bisnis ekonomi digital. Sayangnya, dalam konteks pajak, perkembangan dan inovasi bisnis digital tersebut cenderung belum bisa direspons sepenuhnya dengan aturan yang ada.

Kondisi tersebut tentu akan menimbulkan beberapa persoalan seperti tidak tergalinya potensi pajak yang ada dan tidak adanya kepastian hukum yang akan menimbulkan ruang terbuka untuk terjadinya sengketa pajak.

Mengingat persoalan di atas, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah ekonomi digital memerlukan pengaturan pajak yang khusus? Jika iya, bagaimana bentuk pengaturan pajak khusus tersebut?

Pada 2013, OECD mendefinisikan ekonomi digital sebagai hasil dari proses transformatif yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi dan komunikasi. Tidak mengherankan jika ekonomi digital mencakup aktivitas yang luas, mulai dari e-commerce, toko aplikasi, jasa periklanan online, hingga komputasi awan.

Ekonomi digital sendiri bukan merupakan area yang terpisah dari sektor ekonomi pada umumnya. Selama ini, penggunaan kata “digital” seolah menganjurkan adanya suatu perbedaan (Stewart, 2015).

Padahal, permasalahannya bukan terletak pada perbedaan antara “digital” dan “nyata”, tetapi bahwa banyak ekonomi “nyata” telah berkembang menjadi “digital” dalam derajat tertentu.

Fenomena digitalisasi bisnis ini tidak membutuhkan perlakuan pajak yang berbeda atau khusus. Ketentuan khusus justru berpotensi menimbulkan diskriminasi antarmodel bisnis yang akan mengurangi prinsip netralitas pajak dan mendistorsi keputusan ekonomi.

Dengan demikian, langkah pemerintah yang diperlukan untuk mengatur aspek pajak ekonomi digital harus berada dalam semangat menjamin level playing field.

Di Indonesia, semangat ini dapat dilihat pada aturan pajak e-commerce yang telah dirilis melalui SE-62/PJ/2013. Ketentuan yang memberikan detail penegasan atas pengenaan PPh dan PPN tanpa membuat pungutan baru tersebut sudah tepat.

Walaupun demikian, ketentuan tersebut lebih relevan untuk konteks domestik, yaitu jika pihak yang terlibat dalam transaksi digital merupakan subjek pajak dalam negeri dan transaksi dilakukan dalam yurisdiksi Indonesia.

Lebih lanjut, pengawasan administrasi dan kepatuhan pajak untuk model bisnis digital bisa dilakukan melalui berbagai terobosan administrasi, misalnya dengan menunjuk online marketplace sebagai pemungut pajak.

Untuk PPN, mekanisme wajib pungut (VAT reverse charge) beserta kewajiban registrasi pemain asing untuk mendapatkan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak bisa menjadi solusi.

//PENGHINDARAN PAJAK//

Akan tetapi, ekonomi digital menyimpan tantangan yang jauh lebih besar. Dalam era globalisasi, bisnis dan transaksi ekonomi digital sering melibatkan dua atau lebih yurisdiksi atau negara.

Interaksi sistem pajak antarnegara membuat pemungutan pajak akan jauh lebih sulit, terutama dengan terbukanya peluang penghindaran pajak. Dalam rangka menangkal skema penghindaran pajak tersebut, kehadiran aturan khusus untuk memastikan pengenaan pajak bisa dijustifikasi.

Secara umum, terdapat dua jenis skema penghindaran pajak internasional yang digunakan bisnis digital. Pertama, menghindari kehadiran fisik atau fungsi signifikan di negara sumber penghasilan.

Konsensus internasional yang mensyaratkan adanya kehadiran fisik suatu perusahaan di negara sumber penghasilan dalam bentuk usaha tetap (BUT) agar negara sumber penghasilan dapat mengenakan pajak telah ketinggalan zaman.

Kini, perusahaan digital dapat meraup keuntungan yang substansial di negara sumber penghasilan melalui internet tanpa menjalankan fungsi bisnis atau hadir melalui keberadaan fisik (Huibregtse dan Sood, 2016).

Kedua, penggerusan basis pajak yang biasanya berkaitan dengan mobilitas harta tak berwujud. Berbeda dengan bisnis tradisional, aset-aset terbesar perusahaan digital adalah harta tak berwujud, mulai dari video digital hingga logaritma.

Perusahaan digital dapat memindahkan harta-harta tak berwujudnya ke negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah. Kasus pajak Google, Amazon, dan Apple adalah contoh sempurna.

Dalam Proyek Anti Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba yang diinisiasi oleh OECD dan G20, persoalan pajak atas ekonomi digital turut dibahas. Sayangnya, laporan resmi proyek yang diluncurkan pada 2015 tersebut tidak memberikan konklusi yang bisa dijadikan konsensus global dalam menangkal skema penghindaran pajak perusahaan digital. Saat ini, perumusannya masih berlanjut dan ditargetkan rampung pada 2020.

Belum adanya kesepakatan global dalam mengatasi penghindaran pajak dari ekonomi digital telah mendorong banyak negara bereaksi dengan membuat aturan pajak secara sepihak atau unilateral. Sebut saja, google tax atau diverted profit tax di Inggris, netflix tax di Argentina, web tax di Italia, dan sebagainya.

Pada umumnya, aksi sepihak ini berada di luar cakupan UU PPh sehingga tidak terjadi benturan hukum dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Aturan pajak dibuat atas dasar jumlah penghasilan yang berasal dari negara sumber penghasilan serta adanya ambang batas tertentu yang menyasar kepada perusahaan raksasa digital saja.

Ada dua model aksi sepihak yang sering diperbincangkan, yaitu diverted profit tax (DPT) di Inggris dan equalization levy (EQL) di India. Model DPT mengenakan tarif sebesar 25% atas penghasilan neto yang dialihkan oleh perusahaan yang memperoleh penghasilan di Inggris. Tarif yang lebih tinggi dari ketentuan umum tersebut akan dikenakan terhadap perusahaan digital yang bermaksud menghindari beban pajak di Inggris.

Adapun, model EQL mengatur tarif 6% atas penghasilan bruto yang dibayarkan oleh subjek pajak dalam negeri atau BUT di India kepada subjek pajak luar negeri. Model EQL hanya berlaku untuk transaksi jasa yang berhubungan dengan iklan online dengan nilai tertentu.

Masing-masing model memiliki keunggulan dan kelemahan. Walau demikian, model EQL dianggap lebih unggul dalam hal kepastian hukum, lebih sederhana secara administrasi, mudah dimodifikasi, serta memiliki nilai penegakan hukum yang efektif.

Tidak mengherankan, pada September 2017 lalu, 10 Menteri Keuangan dari negara anggota Uni Eropa menandatangani suatu kesepakatan politik kepada Komisi Uni Eropa tentang prospek penerapan EQL.

Bagi Indonesia, aksi sepihak patut untuk dikaji agar potensi pajak tidak menguap atau tidak terjadi penggerusan basis pajak di tengah belum adanya konsensus internasional. Model EQL bisa menjadi solusi karena sesuai dengan kondisi Indonesia.

Kendati demikian, usulan pengenaan model EQL haruslah bersifat sementara dan jangka pendek sambil menunggu konsensus internasional dalam memajaki bisnis digital lintas yurisdiksi.

Sumber : bisnis.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: