REALISASI PAJAK : Kala Daerah Mengejar Kenaikan Penerimaan

Menjelang akhir November 2017, nilai setoran pajak yang diterima oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Kepri sudah mencapai 72,67%.

Realisasi setoran pajak itu nilainya Rp12,17 triliun, dan lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu.

“Kalau perbandingannya dengan periode yang sama tahun lalu, ada kenaikan 10,16%,” kata Kepala Kanwil DJP Riau Kepri Jatnika mengatakan, Senin (27/11).

Jatnika memerinci pada periode November tahun lalu nilai setoran pajak yang sudah diterima DJP Riau Kepri mencapai Rp11,05 triliun, sedangkan periode tahun ini senilai Rp12,17 triliun.

Dari semua komponen pembentuk penghitungan pajak di Provinsi Riau yaitu pajak penghasilan non migas, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, serta pajak bumi dan bangunan, mengalami pertumbuhan positif.

Sementara itu untuk pajak penghasilan sektor migas dan pajak lainnya, mengalami kontraksi atau tumbuh negatif.

“Kondisi serupa juga terjadi di level nasional. Beberapa pemicu pelemahan setoran pajak yakni melemahnya pertumbuhan ekonomi, dan pelemahan daya beli masyarakat,” katanya.

Adapun pada tahun ini DJP Riau Kepri menargetkan setoran pajak senilai Rp16,75 triliun, dan untuk mencapai angka itu pihaknya menggenjot upaya sosialisasi dan melakukan jemput bola ke wajib pajak.

DJP Riau Kepri menyatakan pemerintah melalui Kemenkeu telah merevisi aturan Tax Amnesty, yakni PMK No.118/2016 menjadi PMK No.165/2017.

Regulasi yang diubah ini mengatur bahwa wajib pajak yang telah ikut Tax Amnesty atau belum, tetap mendapatkan keringanan yaitu tidak dikenakan denda saat melakukan deklarasi harta.

“Jadi para wajib pajak yang sudah ikut TA ataupun tidak, masih diberikan keringanan yaitu sebelum dikeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), tidak akan dikenakan denda,” kata Jatnika.

Sebagai informasi, selama pelaksanaan Tax Amnesty di Riau Kepri hingga akhir Maret 2017 lalu, total harta yang dideklarasikan pada surat pernyataan harta mencapai Rp113,10 triliun. “Dengan rincian yaitu deklarasi dalam negeri Rp95,9 triliun, deklarasi luar negeri Rp15,8 triliun, repratriasi Rp1,2 triliun, dan dana tebusan Rp2,1 triliun,” katanya.

Di Semarang, Kanwil DJP Jawa Tengah I terus menggenjot pemasukan melalui sektor pajak, yang kini sedang menjadi lahan utama pemerintah dalam memperoleh pemasukan dengan nominal yang cukup besar.

Sektor Pajak Baru

Kepala Kanwil DJP Jateng I Irawan mengatakan, tahun ini DJP Jateng menargetkan Rp31 triliun untuk pendapatan melalui sektor pajak yang baru terealisasi sebesar Rp21 triliun atau 67% hingga tanggal 26 November 2017.

“Kami optimistis target akan tercapai, karena dari perkiraan sisa waktu akan cukup. Biasanya masyarakat membayar pajak pada akhir bulan seperti bulan ini, sebab di tahun lalu pendapatan yang diterima oleh Kanwil DJP Jateng I mencapai Rp29,9 triliun,” tuturnya, Senin (27/11).

Sementara itu, dari program Tax Amnesty pada awal tahun ini hingga penutupan akhir menyumbang Rp8 triliun. Ini tentunya menjadi angka yang cukup besar di 3 bulan pertama pengoptimalan sektor pajak di Kanwil DJP I.

Dari total pajak yang diterima, 45% diperoleh dari sektor industri pengolahan, kemudian dari sektor perdagangan menyumbang 18% asuransi menyumbang 10,38% dan sisanya kontruksi sebesar 5%.

“Industri pengolahan sebagai penyumbang pajak terbesar setengahnya dari industri rokok dan tembakau sekitar 22,9%, karena di sejumlah daerah seperti Temanggung merupakan sumber penghasil daun tembakau terbesar di Jateng,” ujarnya.

Serupa dengan DJP Riau Kepri, DJP Jateng I juga akan memaksimalkan pajak di sisa waktu hingga akhir tahun ini berlandaskan peraturan dan program yang berlaku.

Di Medan, Kanwil DJP Sumatera Utara I optimistis pemberlakuan PMK Nomor 165/2017 dapat mendongkrak tingkat kepatuhan membayar pajak di wilayah kerjanya sampai dengan 100%.

Kepala Kanwil DJP Sumut I, Mukhtar, mengungkapkan pihaknya meyakini dengan adanya fasilitas kepada wajib pajak serta dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, tingkat kepatuhan akan meningkat.

“Dengan adanya aturan baru ini, kami optimis (tingkat kepatuhan pajak) dapat mencapai angka kepatuhan 100%,” ujarnya di Medan, Senin (27/11).

Menurut dia, tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum pemberlakuan Amnesti Pajak di wilayah kerjanya hanya sekitar 75%.

Menurutnya, setelah kebijakan Amnesti Pajak diberlakukan, tingkat kepatuhan meningkat menjadi lebih dari 83%. Amnesti Pajak merupakan pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak.

Meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada 2015 dan sebelumnya, yang belum dilaporkan.

Kepala Kantor DJP Wilayah Sulselbartra Eka Sila Kusna mengemukakan pihaknya terus melakukan proses data-matching antara data yang dilaporkan WP dalam SPT dan SPH dibandingkan dengan data pihak ketiga yang diterima Ditjen Pajak.

“Kami menghimpun ratusan jenis data dari 67 instansi baik pemerintah maupun swasta dengan wajib memberikan data secara teratur kepada Ditjen Pajak,” kata Eka.

Khusus di Wilayah Sulselbartra, terdapat 30.309 WP dengan 33.467 Surat Setoran Pajak (STP) pada program TA beberapa waktu lalu, di mana jumlah uang tebusan kumulatif sebesar Rp1,2 triliun.

Sumber : bisnis.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: