DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Mulai 30 November hingga 23 Desember

Warga mengantre untuk membayar pajak kendaraan bermotor melalui mobil Samsat Keliling di kawasan Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (5/1/2017). Pemerintah mulai memberlakukan tarif baru biaya pengurusan surat-surat kendaraan dengan kenaikan dua hingga tiga kali lipat dari sebelumnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan menghapus sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan.

Penghapusan denda diberlakukan mulai 30 November-23 Desember 2017. Wajib pajak cukup datang ke kantor samsat, mobil samsat keliling, hingga gerai samsat di mal untuk membayar pajak terutang tanpa harus membayar denda yang bisa mencapai 48 persen.

Pembayaran pajak terutang juga bisa dilakukan melalui ATM Bank DKI, BNI, BTN, dan Bukopin.

“Silakan melakukan (pembayaran) dari mulai besok sampai dengan 23 Desember. Pada periode itu bebas untuk melakukan pelunasan tanpa terkena sanksi apa pun,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (29/11/2017).

Anies mengatakan, penghapusan denda pajak ini dilakukan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak melunasi pajak terutangnya dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Selama periode tersebut, kata Anies, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, dan Jasa Raharja akan menggelar razia.

Kendaraan yang terjaring razia sebelum masa pemutihan denda berakhir akan tetap dikenai sanksi administrasi dengan diwajibkan membayar denda pajak.

“Kami di satu sisi memberikan kebebasan tidak dikenai sanksi, maka itu lakukan (pelunasan), karena kami lalu akan melakukan razia. Jadi, ini adil,” kata Anies.

Anies menjelaskan, total tunggakan yang berasal dari pajak kendaraan mencapai Rp 1,7 triliun. Jumlah kendaraan roda dua dan tiga yang menunggak sebanyak 3,3 juta. Sementara itu, jumlah kendaraan roda empat yang menunggak pajak ada 694.000 kendaraan.

Kepala BPRD DKI Jakarta Edi Sumantri awalnya menyebut penghapusan denda pajak dimulai pada 20 November-20 Desember. Namun, program itu diundur dan baru dimulai esok.

Sumber : kompas.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: