Usai Pailit, Kini Gede Hardi Dihadapkan pada Piutang Pajak dengan Nilai Fantastis

Setelah kerajaan bisnis ritelnya pailit, Gede Hardiawan kini terganjal piutang pajak dengan angka cukup fantastis.

Awal cerita, KPP Madya Denpasar melakukan pemeriksaan untuk tahun pajak 2011, yang dilaksanakan April 2015 dan untuk tahun pajak 2012 dilaksanakan tahun 2016.

Setelah itu, menurut Cuaca, Kuasa Hukum Hardi, didapatkan temuan bahwa Hardys kurang membayar sebesar Rp 22 miliar.

“Dari total temuan tersebut, Hardys telah membayar Rp 7 miliar pada akhir 2015, yang diangsur bertahap,” katanya kepada Tribun Bali, Minggu (3/12/2017).

Untuk tahun pajak 2016 berjalan, kata dia, Hardys sekali tidak mampu bayar pajak.

Sehingga muncul lagi tunggakan pada Mei 2017, dan akhirnya datang surat perintah bukti permulaan (Buper).

“Ini berarti Hardys telah diindikasikan melanggar tindak pidana pajak,” tegasnya.

Buper dimaksud, adalah Buper selama 3 tahun yakni 2014, 2015, dan 2016 dengan pajak dihitung terutang Rp 44 miliar.

Sedangkan, kata dia, kondisi di lapangan pada 2013 memperlihatkan bahwa Hardys sedang mengalami likuditas bagus dan pasti bisa membayar.

“Namun ternyata pemeriksaan baru dilakukan tahun 2015/2016, ketika ekonomi sedang down dan Hardys mengalami masa sulit,” jelasya.

Selanjutnya, sesuai aturan Buper ini maka dikenakan sanksi 150 persen dan memunculkan tagihan pajak Rp 105 miliar.

“Nah lalu muncul surat perintah penyidikan untuk proses penyidikan, dan sesuai Undang-undang sanski yang harus dibayarkan adalah 400 persen dari total pajak terutang,” sebutnya.

Proses ini yang dipertanyakan Cuaca, karena seharusnya Buper ditetapkan dan bisa dikeluarkan jika ada pemeriksaan lapangan tahun pajak yang tertera di Buper.

Menurutnya, pemeriksaan Buper boleh dilakukan setelah adanya pemeriksaan terlebih dahulu.

“Namun prosedur pemeriksaan ini yang terlewati, dan penyidik pajak langsung ke Buper tanpa melewati tahap pemeriksaan. Kalau cara ini dipakai, berarti KPP menghilangkan hak-hak wajib pajak untuk melaporkan sendiri SPTnya. Apalagi ada sanksi 150 persen, dan jika tidak dibayar maka wajib pajak bisa dikenakan lagi sanksi 400 persen apabila kasusnya dinaikkan ke penyidikan pidana pajak,” ujarnya.

Setidaknya, kata dia, sebelum Buper dilayangkan, pihak Hardi diberitahu terlebih dahulu ihwal rencana ini, jika tidak ditanggapi baru diperiksa.

“Jadi tampaknya Kanwil Pajak ini mempermainkan ketentuan. Saya sudah koordinasi dengan Kanwil Pajak, dan saya pertanyakan dasar hukum mereka dan langsung ditanyakan ke pimpinan Kanwil DJP Bali, tetapi belum ada jawaban,” katanya.

Apalagi, kata dia, KPP Madya seharusnya tidak boleh menolak SPT yang disampaikan wajib pajak, karena belum dilakukan pemeriksaan.

Ia beranggapan apabila hal ini diteruskan ke penyidikan, maka dianggap KPP Madya dan Kanwil Ditjen Pajak Bali kurang mengerti aturan main tentang pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan pajak.

Sehingga terindikasi tagihan utang pajak tersebut fiktif.

Apalagi, kata dia, KPP Madya telah menerima Rp 7 miliar, dari utang pajak Hardi tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp 22 miliar.

“Ternyata utang pajak ini, tidak memiliki nilai tagih alias bodong. Oleh karena itu maka Rp 7 miliar harus kami tarik kembali. Karena Surat Ketetapan Pajak (SKP) tidak memiliki nilai tagih,” tegasnya.

Ia pun menduga banyak SKP yang diterbitkan KPP Madya Denpasar, tidak memiliki nilai tagih dan kemudian WP dikejar untuk bayar.

Seharusnya hal ini tidak perlu dibayar, mengingat Kanwil Pajak salah melaksanakan peraturan.

“Sebab September 2017 kemarin, Hardi telah memasukkan SPT PPN, tetapi ditolak oleh kantor pajak.

Alasannya karena Hardi sedang berstatus dalam pemeriksaan bukti permulaan,” katanya.

Ia pun berharap penyidikan ini dibatalkan, karena tidak sah dan bisa merusak citra Kanwil DJP Bali.

Terkhusus, kini seluruh harta Hardi sedang dalam kuasa kurator setelah dinyatakan pailit, dengan total aset Rp 4,3 triliun dan kepailitannya Rp 2,1 triliun.

Sementara itu, Gede Hardi menyerahkan semuanya ke kuasa hukumnya.

“Sebab saya tidak mengerti hukum pajak, sama seperti kebanyakan pengusaha lainnya di Bali,” katanya.

Sehingga pihaknya mencari orang yang mengerti pajak.

“Pak Cuaca yang mengurus masalah pajak kami, sebab paham Undang-undang pajak dan hak WP sesuai UU,” tegasnya.

Ia pun berharap ada bantuan mediasi dari Kadin atau Hipmi Bali, ke KKP Madya dan Kanwil DJP Bali, mengingat statusnya sedang pailit.

Sumber : tribunnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: