Sri Mulyani Minta Perbankan Tekan Biaya Transaksi di Gerbang Pembayaran Nasional

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta perbankan untuk menekan biaya transaksi dalam implementasi sistem pembayaran terintegrasi atau Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Pasalnya penyaluran belanja pemerintah untuk transfer daerah maupun bantuan sosial selama ini selalu dikenai beban biaya dan transaksi oleh perbankan.

“Kita selama ini menggunakan perbankan dengan lebih 30 ribu satker (satuan kerja). Kita sekarang maju lebih lagi dengan adanya interoperabilitas, jadi tidak perlu lagi ngecharge saya, supaya uangnya lebih banyak untuk rakyat, bukan untuk perbankan,” ujar Ani sapaannya dalam sebuah sambutan di Function Room Gedung Bank Indonesia, Jakarta,  Senin, 4 Desember 2017.

Menurut Ani perbankan seharusnya dapat menghemat biaya investasi dan operasional karena GPN saling terhubung dan multi-operasi sistem. Sebab itu, industri perbankan tak perlu mengenakan biaya administrasi maupun transaksi yang memberatkan.

“Supaya biaya transaksinya lebih hemat, bahwa seluruh transaksi dari bendahara umum negara, baik kementerian/lembaga dan daerah dilakukan lebih dari 30 ribu satker,” tambah dia.

Penerapan GPN lanjut Ani dapat memudahkan pekerjaan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan perekaman data perpajakan. Database GPN mustahil dapat dipalsukan oleh para fiskus pajak lantaran dipegang oleh Bank Indonesia.

Selain itu dalam setiap menitnya,  minimal ada 10 ribu transaksi yang bakal terekam dalam data elektronik di GPN. Oleh karena itu, data transaksi itu bisa lebih mudah dipantau untuk keperluan perpajakan.

“Sehingga Indonesia betul-betul memiliki rekaman dan mana yang memang subjek pajak dan memang itu yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang lebih baik memiliki kepastian dari hak dan kewajiban,” tutup Ani.

Untuk mencapai implementasi PGN, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.19/8/PBI/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional.

Ketentuan mengenai GPN diterbitkan agar infrastruktur, kelembagaan, instrumen, dan mekanisme sistem pembayaran nasional dapat tertata dengan baik.

Peraturan GPN antara lain mengatur mengenai syarat-syarat bagi penyelenggara GPN, yaitu Lembaga Standar, Lembaga Switching, dan Lembaga Services. Selain itu, disediakan pula pengaturan bagi lembaga-lembaga yang terhubung dengan GPN.

Sumber : metrotvnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: