Formulasi Pajak Transaksi Elektronik Bikin Kewalahan

Kementerian Keuangan mengaku kewalahan mencari skema pajak untuk transaksi ritel secara daring (transaksi elektronik), karena model bisnis yang sangat variatif. Sampai saat ini, pemerintah setidaknya telah merumuskan delapan klasifikasi usaha pada sektor ini, sebagai acuan penentuan besaran pungutan.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, model bisnis yang bervariasi, membuat pemerintah berencana untuk menelurkan aturan pajak transaksi elektronik secara umum terlebih dulu. Kemudian, menerbitkan aturan secara spesifik untuk masing-masing model bisnis tersebut. Sampai saat ini, pihaknya masih menggodok aturan pemungutan pajak tersebut.

Selain itu, kata dia, pemerintah kewalahan mencari skema pungutan pajak transaksi elektronik terhadap produk-produk nonfisik (intangible). seperti buku elektronik (e-book), hingga konten  hiburan yang bisa diunduh secara digital.

Menurutnya, pemungutan pajak bagi sektor perdagangan yang menggunakan skema penyedia layanan dalam negeri merupakan hal mudah. Seperti menu Go-Food yang terdapat di dalam menu Go-Jek. Sebab, penyedia layanan sudah berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT), sehingga pajak bisa langsung dikenakan.

Namun, penerapan pajak produk intangible dinilai agak kusut. Sebab, produknya tidak memiliki bentuk fisik, sehingga lalu lintas barang antar batas negara (cross border) susah dilacak.

“Lalu lintas barang yang masuk cross border itu gampang kalau barang fisik. Tapi kalau barangnya intangible, itu akan sangat susah diawasi. Ini yang sedang kami cari jalan keluarnya,” terang Mardiasmo di Depok, Kamis (30/11).

Lebih lanjut dia menyebut, pungutan pemerintah atas perdagangan barang nonfisik akan disamakan dengan dengan produk fisik. Yakni Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan bea masuk jika produk yang diperdagangkan bersifat antarnegara.

Namun, dia menganggap, kajian pajak transaksi elektronik barang nonfisik ini memerlukan kesabaran ekstra, agar nantinya bisa mempersempit ruang gerak wajib pajak (WP) untuk menghindari pajak (tax avoidance). “Jangan sampai (di satu model bisnis) dikenakan pajak, tapi yang lain tidak dikenakan, karena takutnya ada manuver (untuk hindari pajak). Jadi, memang perlu ada tahapannya,” imbuh dia.

Menurut Mardiasmo, aktivitas belanja elektronik bagi barang nonfisik paling kentara dilihat dari sistem otorisasi proses pembayaran dari pembeli ke penjual. Atau biasa disebut payment gateway. Maka dari itu, Kemenkeu tengah melakukan kajian intensif dengan Bank Indonesia.

“Kami lihat volume uang dan barangnya, nah uang ini bergerak dari mana? Tentu ini bisa ditangkap BI dari payment gateway, karena lalu lintas uangnya dari situ. Namun, ini masih dalam proses, kalau sudah diproses nanti kami sampaikan,” terangnya.

Oleh karena itu, sebagai tahap awal, pemerintah kemungkinan baru memungut pajak transaksi elektronik dari provider jasa layanan terlebih dulu.

“Tapi itu belum kami putuskan lebih lanjut. Rencananya memang (aturan pajak transaksi elektronik) berlaku secara keseluruhan dulu, tapi nanti ada tahapan-tahapan berikutnya. Ini sedang kami mapping semuanya,” pungkas Mardiasmo.

Adapun menurut Asosiasi e-Commerce Indonesia, potensi transaksi e-commerce di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 1.700 triliun di tahun 2020 mendatang. Angka ini melonjak signifikan dibanding total nilai transaksi transaksi elektronik di tahun 2016 sebesar Rp 75,76 triliun.

Sumber : prokal.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: