Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu memperkuat sistem untuk mencegah tindakan korupsi, yang dilakukan petugas pajak. Salah satunya adalah dengan tidak mengizinkan petugas pajak untuk melakukan pertemuan dengan wajib pajak di luar kantor.

Pasalnya, kata dia, wajib pajak seringkali menjadi godaan terbesar bagi petugas pajak. Jika pertemuan dilakukan di kantor, maka potensi untuk ‘kongkalikong’ dengan wajib pajak akan lebih minim.

“Kalau orang diuji terus menerus, ketemu wajib pajak boleh di warung kopi, club atau dimana saya, ya lama-lama akan terjadi conversation yang meleleh saja. Hal seperti itu yang harusnya dicegah,” katanya di Gedung DJP, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Dia menuturkan, Ditjen Pajak merupakan institusi yang memiliki sangat berpengaruh untuk Indonesia. Oleh sebab itu, perlu ada Standard Operational Procedure (SOP) di Ditjen Pajak agar tidak melakukan pertemuan di luar kantor.

“Karena korupsi tidak hanya berasal dari sistem yang lemah. Misalnya Account Representative kita bertemu Ditjen Pajak dan diperbolehkan bertemu dimana saja, itu memberikan kesempatan. Jadi Ditjen Pajak harus buat SOP supaya godaan jadi minimal,” tandasnya.

Sumber : sindonews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty