Sri Mulyani Ketar-ketir

Sri Mulyani Ketar-ketir

Menteri Keuangan Sri Mulyani lagi ketar-ketir. Penyebabnya: angka kemiskinan diprediksi bakal turun melambat. Dia mengajak seluruh pejabat negara baik di pusat maupun daerah mewaspadai ini.

“Kita perlu waspada karena kemiskinan tidak turun secepat kenaikan anggaran, baik melalui kementerian atau lembaga maupun transfer ke daerah,” kata Sri Mul saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Menurut Sri Mul, anggaran belanja negara tahun depan Rp 2.220,7 triliun. Untuk belanja kementerian dan lembaga Rp 847,4 triliun, anggaran belanja non kementerian dan lembaga Rp 607,1 triliun. Tidak hanya itu, untuk dana transfer ke daerah dan dana desa tahun depan Rp 766,2 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 yang hanya Rp 574,4 triliun.

Kata dia, APBN 2018 diprioritaskan untuk berbagai sektor. Untuk pengentasan kesenjangan dan kemiskinan yang dialokasikan Rp 283,7 triliun, pembangunan infrastruktur Rp 410,7 triliun, program pendukung sektor-sektor unggulan Rp 34,8 triliun, program untuk perbaikan kinerja dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp 365,8 triliun, serta program ketahanan keamanan serta penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu Rp 22,8 triliun.

Selanjutnya, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang sebesar Rp 62,4 triliun untuk mendorong penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik sesuai prioritas nasional. Dana alokasi khusus non fisik sebesar Rp 123,5 triliun untuk meningkatkan akses pelayanan publik dan untuk memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik.

Sri Mul menyindir banyak pemerintah daerah yang anggaran rapatnya lebih besar dari pemerintah pusat. Dia melihat pengelolaan APBD masih belum baik. “Kalau dari sisi penerimaan, daerah masih tergantung dari transfer pusat ke daerah, dari sisi belanja juga ada problem,” kata dia. Lihat saja, porsi belanja pegawai pemerintah daerah sebesar 37 persen dari APBD, sedangkan belanja modal hanya 20 persen. Selain itu, belanja modal di daerah pun sangat tergantung dari transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.

“Sebagian daerah membuat standar lebih tinggi dari pusat, perjalanan dinas dan standar rapat. Masa rapat di sini dan daerah menjadi lebih mahal. Itu nggak masuk akal. Kita ingin itu diteliti honor team, biaya rapat. APBD habis hanya untuk birokrat,” keluhnya.

Dia mengimbau pemerintah daerah membuat standar biaya masukan (SBM) dan standar biaya khusus (SBK). Tak sedikit daerah yang belum menerapakan standar tersebut. “Di berbagai daerah masih belum membuat, sehingga dia menggunakan standar sesuka mereka,” paparnya. Sri Mul juga menyentil kepala daerah yang membuat rancangan kerja banyak tetapi tidak terealisasi dengan baik. Daerah mesti membuat program yang terfokus sehingga tercapai apa yang ingin dilakukan.

Presiden Jokowi juga membeberkan ketidakfokusan anggaran di sejumlah Kementerian. Dia menyebut, anggaran untuk kegiatan pendukung lebih tinggi daripada kegiatan inti. “Saya berikan contoh, Kemenaker. Pemulangan TKI anggarannya Rp 3 miliar. (anggaran) Pemulangannya sendiri Rp 500 juta, yang Rp 2,5 miliar untuk rapat di dalam kantor, di luar kantor, koordinasi, makan dan ATK. Nggak bisa lagi seperti ini. Hampir semuanya seperti ini di kementerian dan lembaga,” ujar Jokowi. Untungnya, kata dia, persoalan di Kemenaker sudah selesai, tak ada lagi hal serupa terjadi di sana. Dia mengimbau, anggaran kegiatan pendukung harusnya diefisiensi sesuai dengan yang benar-benar dibutuhkan.

Netizen banyak yang mensupport Sri Mul. Di Twitter, akun @DominicaWahyu berharap Menteri Ani mengejar penerimaan pajak. “Kejar…uang rakyat 1 rupiah pun tak boleh ditilep,” cuitnya disambut @rajasetiawan. “Relawan juga meroket menjelang 2019 siap-siap Bu banyak anggaran tak terduga.”

Akun @ikardi_oddhak membenarkan angka kemiskinan yang lambat turun. “Betul itu Ibu… cuma dimana-mana masyarakat susah dapat tabung gas,” kicaunya. Akun @ardu456 tak heran dengan pernyataan Sri Mul. “Pajak digedein, subsidi dicabut, mo cegah kemiskinan bijimane, utang digedein,” cuitnya disamber @RudyTanaka7. “Nggak mungkin turun Bu, jangan pura-pura gak tau penyebabnya. Makanya turun survey ke lapangan dengar keluhan rakyat. Jangan tau kutip pajak rakyat,” kicaunya.

Sedangkan akun @werdi mengomentari APBN yang banyak dihabiskan untuk birokrasi. “Dana habis dikarenakan urusan politik, berapa trilliun dihabiskan hanya untuk memilih pemimpin, belum lagi kualitas kerja yang dihasilkannya, tidak korupsi saja sudah hebat negeri ini. Kemiskinan sengaja dipelihara untuk kepentingan politik tertentu,” kicaunya.

Sumber : rmol.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: