JAKARTA. Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud misalnya, buku elektronik, sofware, dan lain-lain.

Selama ini anggota WTO sepakat melakukan moratorium bea masuk intangible goods sejak 20 Mei 1998 melalui Second Ministerial Conference di Jenewa, Swiss. Tahun ini, WTO akan gelar konferensi  pada 10-13 Desember di Argentina. “Kami akan minta tinjau ulang kebijakan ini,” jelas Menteri  Keuangan Sri Mulyani Indrawati, akhir pekan lalu.

Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai Deni Surjantoro mengatakan, tahun ini negara-negara maju termasuk Indonesia mengajukan permintaan kepada WTO agar 2018 bea masuk terhadap barang tak berwujud bisa dikenakan. “Kalau lobi-lobinya dikabulkan, kami kenakan. Akan tetapi kalau WTO bilang permanen, kami ikut aturan,” kata Deni.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty