KEWENANGAN FISKUS : Pemeriksaan Pajak Bisa Berulang-Ulang

Kewenangan pemeriksaan yang dilakukan Ditjen Pajak akan mendapat penguatan dalam revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Meski demikian, kalangan pengusaha menentang rencana tersebut.

Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) UU KUP yang diterima Bisnis, Pasal 59 ayat 1 RUU KUP menjelaskan bahwa Ditjen Pajak bisa melakukan pemeriksaan berulang-ulang jika pajak yang kurang bayar jumlahnya lebih besar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

“Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar masih dapat diterbitkan, dalam hal pajak yang kurang dibayar jumlahnya lebih besar dari kekurangan pembayaran pajak yang telah ditetapkan,” tulis pasal tersebut.

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa pemeriksaan kembali dilakukan jika terdapat data lain yang menunjukkan bahwa terdapat kewajiban yang belum terpenuhi. Kepala Lembaga berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar untuk menagih pajak yang tidak atau kurang dibayar tersebut.

Meski demikian, Surat Ketetapan Pajak tersebut tidak dikenai sanksi administratif jika SKP diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Pembayar Pajak atas kehendak sendiri atau Pembayar Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan Pajak.

Arif Yanuar, Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak, mengatakan bahwa pertimbangan rencana implementasi skema itu atas dasar proses pembenahan mekanisme pemeriksaan yang sedang digenjot Ditjen Pajak. Dia mengakui, selama ini banyak kasus sengketa pajak dimenangkan WP lantaran kelemahan dalam proses pemeriksaan.

“Yang jelas proses pemeriksaan berdasarkan informasi-informasi yang valid. Jadi tak akan terjadi lagi pemeriksaan yang didasarkan oleh data yang absurd,” kata Arif belum lama ini.

Arif menampik anggapan pemerintah tak pro WP. Apabila melihat draf RUU KUP secara komprehensif, kendati ada beberapa aturan yang bersifat progresif dalam lingkup pemeriksaan, tetapi poin dalam RUU itu cenderung berimbang. Ada beberapa insentif yang disiapkan pemerintah, sebagai “perimbangan” dari proses tersebut.

Kepastian Hukum

Ajib Hamdani, Ketua Hipmi Tax Center, keberatan dengan rencana penambahan kewenangan pemeriksaan otoritas pajak tersebut. Penerbitan SKPKB, kata dia, sangat bertentangan dengan prinsip self assessment dalam sistem perpajakan nasional.

Dalam prinsip itu, WP memiliki kewenangan untuk menyetor dan melapor pajak yang harus mereka bayar dan dianggap benar oleh Ditjen Pajak. Langkah untuk melakukan pemeriksaan berulang, justru tidak memberikan kepastian kepada WP. “Dari hal itu, aspek kepastian hukum bagi WP sangat kurang,” jelasnya.

Pada bagian lain, implementasi Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER – 18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah atau Bangunan Beserta Perubahannya, mendapat penolakan dari kalangan pembuat akta tanah lantaran minimnya sosialisasi.

Dalam sebuah surat tertanggal 4 Desember 2017, Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP – IPPAT) mengemukakan alasan penolakan itu dilandasi bahwa kebijakan yang dikeluarkan Ditjen Pajak tersebut bertentangan dengan PP No.34/2016 tentang PPh atas Penghasilan Hak atas Tanah atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Kalangan pembuat akta tanah menganggap, beleid baru itu menyulitkan eksekutor di lapangan karena mendadak dikeluarkan tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Di samping itu, persyaratannya juga terlalu berbelit belit.

Persyaratan validasi PPh misalnya, mereka harus melampirkan bukti transfer apabila pembayaran via transfer atau kuitansi kalau pembayaran tunai. Ketentuan ini cukup membingungkan, karena mereka belum bisa meminta bukti pembayaran karena belum terjadi transaksi dan penjual pembeli belum tandatangan akta. Apalagi ketentuan menurut PP 34/2016, validasi PPh dilakukan sebelum tanda tangan akta jual beli atau belum terjadi transaksi.

Tentu saja, berbagai persoalan itu membuat kinerja PPAT lambat, padahal akhir tahun biasanya terjadi lonjakan transaksi yang banyak. Apalagi saat ini semua instansi pemerintah termasuk untuk setoran pajak memiliki keterbatasan waktu.

Selain soal Perdirjen, kalangan notaris juga menyurati Ditjen Pajak terkait penegasan praktik balik nama objek nominee dalam PMK 165/PMK.03/2017. Ada beberapa pokok persoalan dalam implementasi kebijakan tersebut. Pertama, adanya ketidakseragaman perlakuan pemerintah daerah mengenai nilai dasar pengenaan pajak (DPP) BPHTB.

Kedua, perlakuan atas gagal balik nama dalam hal masih terdapat sengketa antara Wajib

Pajak dan nominee. Ketiga, perlakuan atas Wajib Pajak yang keberatan menyerahkan Surat Keterangan dengan alasan kerahasiaan data, diusulkan untuk diberikan copy Surat Keterangan dengan lampiran yang hanya tercantum objek tanah atau bangunan yang dimohonkan balik nama.

Keempat, ketidakseragaman syarat balik nama objek nomine, tidak seluruh kantor

pertanahan menerima Akta Peralihan Hak sebagai substitusi Surat Pernyataan Notariil pengalihan hak antara Nominee dan Wajib Pajak.

Adapun terkait hal itu, Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak Yunirwansyah dalam surat balasan bernomor S – 853/PJ.03/2017 tertanggal 30 November 2017 menanggapi sehubungan dengan praktek balik nama objek nominee, UU Pengampunan Pajak merupakan landasan hukum pemberian pengampunan pajak, sehingga perlakuan atas penetapan DPP BPHTB berada di luar konteks fasilitas pengampunan pajak.

Menurutnya, pada prinsipnya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan, sepanjang permohonan pengalihan hak dan penandatanganan surat pernyataan antara nominee dan Wajib Pajak di hadapan notaris dilakukan paling lambat 31 Desember 2017.

“Terkait dengan sengketa antara WP dan nominee yang dianggap berpotensi menghambat proses balik nama dalam jangka waktu tersebut berada di luar kewenangan Ditjen Pajak, berkaitan dengan itu untuk dapat diselesaikan para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Yunirwansyah.

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif CITA mengatakan penolakan dan masukan dari kalangan notaris itu harus menjadi pelajaran bagi pembuat kebijakan untuk lebih berhati-hati, membuka dialog dan meminta masukan, serta memperhatikan timing.

Sumber : bisnis..com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: