Pemerintah akan mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud atau intangible goods yang dijual secara online mulai Januari 2018.

Adapun jenis barang tak berwujud tersebut seperti software, e-book, musik ataupun film.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mendukung program yang kini tengah dikaji Kementerian Keuangan.

“Tapi yang bisa menerangkan secara rinci itu teman-teman pajak ya bukan saya. Tapi saya akan dukung karena itu masalah prinsip Undang-undang,” ungkap Rudiantara saat ditemui di Hotel Sahid,Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2017).

Rudiantara pun menuturkan peraturan pajak tersebut tidak akan memberikan dampak negatif pada industri digital karena memang saat ini minat masyarakat pada produk-produk digital sangat dominan.

Masyarakat pun diakui Rudiantara telah paham mengenai pembelian barang yang harus dikenakan pajak.

“Kalau menurut saya tidak (terganggu) karena bagaimanapun orang melakukan transaksi ada nilai tambahnya ya kena pajak dimana-mana seluruh dunia juga gitu,” pungkas Rudiantara.

Sumber : tribunnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty