Indonesia Bersikukuh Transaksi dan Transmisi e-Commerce Kena Pajak

Indonesia Bersikukuh Transaksi dan Transmisi <i>e-Commerce</i> Kena Pajak

Pemerintah Indonesia bersikukuh dalam menetapkan bea masuk dan pajak atas barang dan jasa yang ditransaksikan dan ditransmisikan secara elektronik (e-commerce).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan Indonesia merupakan satu-satunya negara yang menyatakan keberatan akan moratorium pengenaan bea masuk dan pajak e-commerce dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO yang ke-11 di Buenos Aires, Argentina.

“Indonesia satu -satunya negara yang enggak setuju dengan moratorium pengenaan bea, tetapi kemudian dicapailah kesepakatan dirjen WTO undang Indonesia untuk membahas keberatan kita,” kata Enggar dalam sebuah jumpa pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu, 20 Desember 2017.

Usulan tersebut, kata Enggar ditampung oleh Dirjen WTO dengan kesepakatan awal pengenaan bea dan pajak hanya diberlakukan untuk barang sementara biaya transmisi tetap dimoratorium. Namun Indonesia menegaskan pengenaan biaya transmisi bukan pada barang berwujud tapi transmisi elektroniknya.

“Hasilnya adalah bea masuk yang tidak dikenakan atau tidak kena moratorium hanya transmisinya saja tetapi barangnya silahkan masuk dan dikenakan. Tapi kita tidak puas, kita minta itu jadikan catatan, itu direkam, pengertiannya adalah yang bukan barang yang ditransmisikan dikenakan tapi transmisi elektroniknya,” tutur dia.

Menurut Enggar pengenaan bea masuk dan pajak pada transaksi e-commerce seperti yang diterapkan pada bisnis konvensional, akan menciptakan keadilan bagi kedua jenis bisnis ini.

Pasalnya harga barang impor dari transaksi e-commerce dapat dijual lebih murah dibanding barang lokal karena tidak membayar bea masuk dan pajak. Di sisi lain, pelaku usaha konvensional dan UKM cukup sulit untuk bersaing dengan bisnis e-commerce karena memiliki kewajiban membayar bea masuk dan pajak, sehingga harganya lebih tinggi.

“Alasan Indonesia supaya level of playing fieldnya sama antara produk perdagangan konvensional atau offline yang ada dengan yang online atau e commerce itu. Sebab kalau ini dibebaskan yang ini enggak maka level of playing fieldnya tidak sama,” imbuh dia.

Jika usulan Indonesia tersebut disetujui, pelaku usaha konvensional terutama UKM akan memiliki kesempatan bersaing dengan barang impor dari segi harga. Skema ini akan menciptakan level persaingan yang setara (level playing field) antara bisnis konvensional dan bisnis digital.

Adapun barang dan jasa yang dapat dikenakan bea masuk dan pajak misalnya buku digital (e-book), musik digital, jasa akuntansi, serta jasa arsitektur. Sementara itu, jasa transmisi elektronik akan tetap dalam moratorium sehingga tidak akan dikenakan bea masuk dan pajak.

Sumber : metrotvnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: