Polri-BNI Kejar Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kendaraan Bermotor

https: img-o.okeinfo.net content 2017 12 20 20 1833615 polri-bni-kejar-setoran-penerimaan-negara-bukan-pajak-dari-kendaraan-bermotor-Mzu7eIRO7f.jpg

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mengembangkan jasa pengelolaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan menggandeng Kepolisian.

BNI melakukan sinergi dengan Kepolisian dalam setoran PNBP terkait kendaraan bermotor yang dikelola oleh BNI mencakup Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan, serta STNK & Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) LBN (Lintas Batas Negara).

Kerja sama tersebut ditandatangani oleh Inspektur Jendral Polisi Royke Lumowa, selaku Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Adi Sulistyowati selaku Direktur Hubungan Kelembagaan & Transaksional Perbankan BNI.

Kakorlantas Royke Lumowa menyampaikan, bahwa Institusi Polri terus melakukan inovasi dalam pengelolaan PNBP nya. Salah satunya dengan menggandeng mitra bank seperti BNI.

“Semua itu kami lakukan guna memberikan kemudahan dan layanan lebih baik kepada masyarakat,” ujarnya dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (20/12)

Sementara itu, Adi Sulistyowati menuturkan, BNI telah banyak bekerja sama dengan institusi Polri, di antaranya penerbitan dan pengelolaan kartu debit, kartu kredit, maupun Tapcash BNI-Polri Promoter, pemberian fasilitas produk konsumer, hingga penggunaan dan pemanfaatan jasa layanan perbankan.

Selain itu, BNI juga mengelola pembayaran secara elektronik (e-samsat), Penyaluran Dana Tunjangan Kinerja (Tunkin) keluarga besar Polri, serta berbagai dukungan pada beberapa kegiatan yang diselenggarakan Polri seperti mensponsori tim sepakbola BNI Bhayangkara FC, (Juara Liga 1 Indonesia tahun 2017), Dukungan BNI terhadap event Bhayangkara RUN 2017, hingga Brimob Run 2017.

Dipilihnya BNI sebagai bank pengelola PNBP STKN, NRKB, STNK-LBN dan TNKB-LBN disebabkan karena BNI mempunyai pengalaman mengelola collection sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, PNBP menyumbang sebesar 25% untuk keseluruhan penerimaan negara. Oleh karenanya, pemerintah terus melakukan pemungutan PNBP yang bukan hanya berasal dari sektor energi saja tapi banyak sektor lainnya.

Menurutnya, negara memiliki fungsi untuk melayani masyarakat seperti memberikan pelayanan dalam pembuatan Surat Izin Mengendara (SIM), surat Nikah dan sebagainya. Melalui pelayanan ini lah ada biaya yang masuk ke dalam PNBP.

“Yang kalau berkendara harus ada SIM, itu aturan negara. Orang untuk dapat SIM maka dia mengaplikasikan dan negara harus melayani rakyat untuk dapat SIM. Maka penerimaan untuk dapat SIM itu adalah PNBP. Lalu menikah, berarti ada surat nikah, ada prosesnya. Negara harus melayani mereka yang ingin hidup bersama mulai dari penghulu hingga surat nikah. Maka ada pungutan dan itu PNBP,” ungkapnya.

Namun, ia kembali menekankan, Pemerintah melakukan pungutan itu sesuai dengan aturan yang ada karena merupakan bagian dari pelayanan. Karena kalau tidak memungut dengan aturan maka sama dengan tingkah Preman di jalanan.

“Negara bisa pungut. Tapi pungutan PNBP itu untuk layani sesuai aturan. Tidak seharusnya negara memungut tanpa aturan. Kalau memungut tanpa aturan, kita adalah preman. Negara diatur hukum. Dihubungkan dengan pelayanan tadi,” jelasnya.

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: