Sertifikasi Pedagang Online Bisa Genjot Penerimaan Pajak

Sertifikasi Pedagang <i>Online</i> Bisa Genjot Penerimaan Pajak

Kementerian Perdagangan segera mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang e-commerce yang mewajibkan pelaku usaha e-commerce untuk mendaftarkan diri. Permendag ini menjadi pelaksana teknis dari Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iman Pambagyo menilai kewajiban sertifikasi ini berpotensi memicu tumbuhnya industri e-commerce yang sehat. Pasalnya nilai perdagangan online yang mencapai triliunan dolar AS per tahun itu belum memenuhi aspek legal baik dari pengenaan bea masuk dan pajak maupun keamanan jual beli.

“Kita harus amankan aspek legalnya tapi perdagangan e-commerce setahun bisa triliuan dolar dan kita melihat semakin banyak produk ditransmisikan secara elektronik,” katanya kepada Medcom.id di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu, 20 Desember 2017.

Iman menuturkan banyak produk online dunia yang ditransmisikan secara elektronik ke Indonesia tapi tidak menciptakan level playing field yang sama dengan pedagang konvensional dalam negeri. Sebab itu, sertifikasi pedagang online diperlukan untuk memudahkan pemerintah dalam mengatur dan menghitung pajak e commerce.

“Banyak dari Tiongkok, Taiwan, Thailand dan negara lainnya dengan bebasnya masuk ke Indonesia dan ciptakan situasi level playing field yang berantakan, mungkin kalau dilihat toko buku Gramedia dan Gunung Agung bisa terpukul karena sebagian orang ambil e book kan lewat hp dan komputer,” tuturnya.

Wakil Ketua Apindo Shinta W Kamdani Hariani Sukamdani menambahkan potensi penerimaan pajak dalam negeri akan semakin besar jika pemerintah membentuk regulasi yang jelas untuk industri e commerce.

Namun insentif pajak bagi pelaku e-commerce tetap dibutuhkan agar perdagangan online di Indonsia tetap tumbumh tanpa tercekat.

“Potensi pajak juga akan besar karena engga diatur itu juga pemerintah harus beri inesntif juga jangan semua diinikan pajak, kita harus berikan tenggang waktu buat pemain kita,” imbuh dia.

Adapun nantinya penjual online akan mendapatkan nomor identitas yang harus dipajang di platform e-commerce. Data seluruh penjual online yang terdaftar ini akan dikumpulkan Kemendag agar bisa diakses publik. Data tersebut akan berguna bagi konsumen untuk mengetahui legalitas penjual online.

Sumber : metrotvnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: