Aturan Pajak Google Cs Selesai Triwulan-I 2018

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Rudiantara memastikan Peraturan Menteri (Permen) soal pemain Over the Top (OTT) seperti Google, Facebook dan Twitter akan rampung pada triwulan I tahun 2018. Dalam Permen ini nantinya akan diatur penyedia layanan OTT harus membayar pajak, termasuk OTT Asing.

Kemkominfo telah mengeluarkan Surat Edaran pada tahun lalu. Surat Edaran nomor 3 tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top/OTT), Kominfo memastikan seluruh penyedia layanan OTT harus membayar pajak, termasuk OTT Asing.

Disebutkan dalam Surat Edaran tersebut bahwa layanan OTT dapat disediakan oleh perorangan atau badan usaha asing dengan ketentuan wajib mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Bentuk Usaha Tetap didirikan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

“Mundur ke triwulan pertama 2018. Sudah pasti. Itu mundur karena administrasi penyesuaian saja,” ujar Rudiantara usai mengikuti acara open house Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan di Komplek Jalan Mega Kuningan Barat III, Jakarta, Senin (25/12/2017).

Dalam pembentukan Permen ini juga turut membahas mengenai aturan baru mengenai KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha). Sebelumnya pemerintah baru saja merampungkan aturan KBLI terbaru pada bulan Mei. Perubahan KBLI itu memasukkan kategori bisnis baru yang sesuai dengan bisnis yang dilakukan para penyedia layanan OTT seperti Google, Facebook, dan Twitter.

Dengan adanya KLBI baru ini, ujar Rudi akan membuat OTT asing yang memiliki perusahaan di Indonesia namun hanya berbasis servis company akan berbasis perusahaan bisnis. Sehingga OTT asing tak lagi terhindar dari kewajiban pajaknya di Indonesia.

“Sekarang kan platformnya yang besar itu dari luar, perusahaannya juga di luar negeri, ada perusahaannya di dalam negeri tapi mereka tidak bisnis. Hanya sebagai service company saja. Kantornya di luar negeri, perusahaan ada di sini tapi tidak berbisnis. Artinya kalau jadi reseller mereka berbisnis di sini,” jelasnya.

Lanjut Rudi, nantinya bisnis OTT asing ini akan juga diatur mengenai kebijakan fiskalnya berdasarkan yang berlaku di Indonesia.”Bisnis di sini (di Indonesia) nanti segala aturan fiskalnya juga yang berlaku di sini,” imbuhnya.

Dengan adanya peraturan bagi perusahaan asing untuk berbisnis di Indonesia, kata ia, maka akan menghasilkan kesetaraan antara perusahaan asing dengan perusahaan dalam negeri baik dalam hukum maupun dalam hal membayar pajak.

“Ini akan sangat bagus, setidaknya-tidaknya ada kesetaraan perlakuan baik secara hukum maupun secara pajak untuk perusahaan nasional dan internasional. Kan perusahaan dari luar negeri (platform) bayar pajak juga enggak, tapi yang di dalam negeri bayar pajak mulu. Kalau berbisnis di Indonesia jadi setara bayar pajak dan sebagainya,” pungkas dia.

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: