Kenaikan Batas Bebas Bea Masuk Dijamin Tak Gerus Penerimaan

Kenaikan Batas Bebas Bea Masuk Dijamin Tak Gerus Penerimaan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim perubahan batas pembebasan bea masuk untuk barang pribadi penumpang tidak akan berdampak pada pendapatan bea masuk. Lagipula, kontribusi dari bea masuk penumpang terhadap pendapatan bea masuk cuma sekitar Rp5 miliar.

“Jadi, pendapatan dari penumpang itu kecil, di bawah Rp10 miliar. Bahkan, hanya Rp5 miliar. Tapi, persoalan ini sangat mengganggu,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis (28/12).

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu, total penerimaan bea masuk hingga 18 Desember 2017 telah mencapai Rp33,83 triliun. Pencapaian ini melampaui target pemerintah hingga akhir tahun sebesar Rp33,27 triliun.
“Artinya, untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak signifikan,” imbuhnya.

Hal ini juga ditegaskan oleh Direktur Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi. Ia bilang, perubahan batas pembebasan bea masuk untuk barang pribadi penumpang demi meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakat.

“Esensinya untuk traveler (pelancong), karena kan memang mereka yang sering bepergian,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pertimbangan perubahan aturan ini juga karena melihat tingkat pertumbuhan masyarakat yang bepergian ke luar negeri sebesar 10 persen setiap tahunnya.

“Kemudian, ini regulasi yang tidak pernah diubah sejak 1982 silam, tapi pendapatan per kapita di Indonesia kan sudah naik. Ada perbaikan,” papar Heru.

Seperti diketahui, pemerintah berencana untuk menelurkan PMK terbaru untuk mengganti PMK nomor 188/PMK.04/2010 terkait batas tarif bea masuk untuk barang pribadi.

“Penyederhanaan pengenaan tarif bea masuk yang sebelumnya item per item sekarang menjadi tunggal 10 persen,” kata Sri Mulyani.
Ia melanjutkan, penarikan 10 persen ini dihitung dari harga barang yang masuk ke Indonesia. Bila sebelumnya diberikan Free On Board (FOB) sebesar US$250 per orang, kini dinaikkan menjadi US$500 per orang, serta meniadakan istilah keluarga untuk barang pribadi penumpang.

Artinya, seluruh barang akan dihitung secara per orang-an. Contohnya, jika seseorang membeli ponsel dengan harga US$1.000, maka tarif yang dikenakan hanya 10 persen dari US$500 karena ada FOB sebesar US$500 dari pemerintah.

“Tapi, masih ditambah dengan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh),” pungkas Sri Mulyani.

Sumber : cnnindonesia.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: