Perpres Beneficial Ownership Segera Terbit

Pemerintah akan semakin ketat mengawasi para pemilik perusahaan. Pengawasan bisa dilakukan karena pemerintah akan mewajibkan korporasi membuka nama pengendali utama perusahaan atau beneficial ow nership (BO). Ketentuan ini tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden tentang Kewajiban Korporasi Mencantumkan Nama Pengendali.

Calon beleid ini memperkuat Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi. Selain itu, calon beleid ini menjadi tindaklanjut atas rekomendasi Financial Action Task Force yang menyatakan bahwa, untuk memerangi praktik pencucian uang dan pendanaan teroris, akses informasi terhadap beneficial ownership harus diperbaiki.

Saat ini, rancangan peraturan presiden tersebut sudah selesai dibahas sudah ada di Sekretariat Negara, menunggu ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediane Rae mengatakan, dalam draft final Perpres BQ, ada beberapa poin penting yang diatur.

Pertama, soal pelaporan. Dalam Rancangan Perpres tentang Kewajiban Korporasi Mencantumkan Nama Pengendali, nantinya korporasi diwajibkan melaporkan nama pengendali utama perusahaan (BO). Ini supaya jelas siapa sebenarnya yang menjadi pengendali perusahaan.

Kedua, sanksi. Bagi korporasi yang tidak mau membuka nama BO diancam hukuman berupa pencabutan izin usaha. “Jadi ada rekomendasi pencabutan izin perusahaan, kemudian kalau ada tindak di dalamnya, ada pasalnya juga,” kata Dian kepada KON TAN, pekan lalu.

Menurutnya kewajiban pencantuman BO dimasukkan ke dalam Perpres agar pengendali utama bisa dikenai jerat dalam tindak pidana yang dilakukan korporasi. Langkah tersebut juga dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya.

Nantinya pemerintah juga akan mewajibkan perusahaan untuk melaporkan nama pemegang saham secara berkala. Tujuannya, “Ini untuk monitoring,” imbuh Dian.

Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Simanjorang mewanti-wanti agar hati-hati dalam mengeluarkan peraturan presiden tentang beneficial ownership.

Menurut Sarman, pemerintah perlu meminta masukan dari dunia usaha terlebih dulu sebelum mengesahkan dan mengimplementasikan aturan tentang beneficial ownership tersebut. Menurut Sarman, jika tujuannya transparansi tidak masalah, tapi akan lebih baik meminta masukan dan dengar aspirasi pengusaha.

“Supaya tidak ada perasaan gerak gerik dunia usaha di awasi, apalagi dianggap mencari kesalahan korporasi, itu harus dihindari,” katanya.

Sumber : Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Artikel

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: