“Riuhnya” Perpajakan Indonesia Sepanjang 2017, Sebuah Kilas Balik

Petugas melayani warga yang mengikuti program pengampunan pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat, 30/9/2016.

Pajak adalah keseharian masyarakat Indonesia. Sehingga jika adaperubahan-perubahan dalam perpajakanIndonesia, masyarakat akan langsung bereaksi karena langsung menyangkut pada dirinya.

Sepanjang 2017, perpajakan Indonesia begitu ramai dengan pemberitaan dan selalu menjadi sorotan.

Di satu sisi, Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) Kementerian Keuangan punya target penerimaan pajak yang sedemikian tinggi, sehingga mereka terus menegakkan kesadaran taat pajak masyarakat disamping mencoba menciptakan pajak-pajak baru.

Di sisi lain, masyarakat pun beragam dalam menerima aturan perpajakan lama yang ditegakkan kembali, atau aturan baru pajak.

Berikut kilas balik bidang perpajakan di Indonesia sepanjang 2017 yang dirangkum Kompas.com serta pekerjaan rumah di bidang perpajakan Indonesia pada tahun 2018 yang tinggal menghitung hari.

  1. Tax Amnesty

Pada 2017, merupakan tahun berakhirnya program tax amnesty dan tidak akan diulang lagi. Program tax amnesty atau amesti pajak ini telah berjalan dari Juli 2016 dan berakhir pada 31 Maret 2017.

Program tax amnesty ini diakui oleh dunia internasional sebagai pelaksanaan pengampunan pajak yang terbaik.

Meski begitu, capaian dari program tersebut masih belum memuaskan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, tingkat partisipasi wajib pajak yang mengikuti program ini masih jauh di bawah harapan, bahkan belum mencapai angka 1 juta orang.

Terlepas ketidakpuasan dari sisi partisipasi wajib pajak, program tax amnesty dapat memunculkan 48.000 wajib pajak baru yang selama ini tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berangkat dari hal tersebut, program tax amnesty dinilai bermanfaat untuk menyempurnakan database perpajakan di Indonesia.

  1. Dirjen Pajak Baru

Dari topik program tax amnesty, peristiwa penting lainnya soal perpajakan adalah penggantian pimpinan tertinggi DJP, Direktur Jenderal Pajak, dari Ken Dwijugiasteadi ke Robert Pakpahan.

Bergantinya kepemimpinan karena Ken memasuki usia pensiun dan Presiden Joko Widodo memilih Robert yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan.

Ketika hendak mengakhiri masa baktinya pada 30 November 2017 lalu, Ken mengungkapkan penerimaan negara dari sektor pajak sudah mencapai 78 persen.

Dia juga menyebut akan mengisi masa pensiunnya setelah puluhan tahun mengabdi di Kementerian Keuangan dengan menjadi sopir taksi online di Jakarta Selatan.

  1. Reformasi Perpajakan

Sementara itu, sejumlah harapan tertuju pada Robert sebagai Dirjen Pajak yang baru. Robert memastikan, untuk jangka pendek, dia akan memaksimalkan target penerimaan pajak hingga akhir tahun 2017.

Kemudian, dia akan mempersiapkan berbagai hal sebagai langkah reformasi perpajakan serta memperbaiki DJP secara kelembagaan, mulai dari layanan terhadap masyarakat hingga internal kepegawaian.

  1. Google Bayar Pajak

Masih berkaitan dengan topik soal Dirjen Pajak, sebelum pensiun, Ken mengumumkan perusahaan teknologi internasional, Google, telah melunasi pembayaran pajaknya. Pembayaran dari Google adalah untuk pajak sebagai Badan Usaha Tetap (BUT) tahun 2015.

Sampai saat ini, baru ada tiga negara yang telah memungut pajak dari Google selain Indonesia, yaitu Inggris, Australia, dan India.

Melalui pembayaran pajak oleh Google, Sri Mulyani menyebut itu sebagai contoh yang baik dan berharap BUT sejenis di Indonesia bisa meniru sikap Google yang sudah taat aturan pajak.

  1. PR Besar: Pajak E-Commerce dan AEoI, Revisi UU Pajak

Untuk tahun 2018, DJP tengah menyiapkan beberapa hal untuk dikerjakan, di antaranya menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) bersama DPR.

Kemudian, menyiapkan aturan pajak e-commerce, serta mempersiapkan keterlibatan Indonesia dalam Automatic Exchange of Information (AEoI).

Terakhir, memperbaiki sistem informasi DJP guna memudahkan pengaturan data para wajib pajak.

Jika semua berjalan lancar, harapannya masalah seputar perpajakan di Indonesia bisa ditangani lebih baik lagi. Seperti mereka yang menyembunyikan hartanya dari petugas pajak di negara suaka pajak, dengan AEoI, hal itu bisa diketahui dan diambil tindakan tegas.

Begitupun dengan pajak e-commerce yang secara jelas mengatur ketentuan jual-beli secara elektronik maupun online, di mana sampai hari ini masih belum dikenakan pajak.

Revisi UU Perpajakan akan berguna agar aturan perpajakan yang ada menjadi lebih mudah dipahami.

Sehingga dapat membantu masyarakat untuk bisa sampai pada kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri, seperti konsep self assessment yang diterapkan di Indonesia.

Sumber : kompas.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: