Ini Strategi Sri Mulyani Agar DJP Tidak Ngawur Kejar Penerimaan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan beberapa jurus alias strategi dalam mengumpulkan penerimaan pajak di 2018. Mengingat realisasi di tahun lalu yang masih ada kekurangan Rp 132,1 triliun dari target Rp 1.283,6 triliun.

Strategi yang akan dilakukan adalah dengan tetap memantau perkembangan global yang memiliki dampak terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia salah satunya sektor komoditas.

“Jadi kita juga perlu hati-hati untuk menciptakan apa yang disebut ruang bernafas lagi bagi ekonomi untuk tumbuh,confidence naik lagi,” kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2018).

Penerimaan pajak termasuk PPh migas sampai 30 Desember 2017 telah mencapai Rp 1.145,59 triliun dari target Rp 1.283,6 triliun. Capaian tersebut belum termasuk penerimaan yang terjadi di 31 Desember 2017 sebesar Rp 4 triliun.

Jika dihitung, sampai dengan 31 Desember pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak termasuk PPh migas sampai sebesar 89,74% atau Rp 1.151,5 triliun dari target Rp 1.283,6 triliun. Dengan begitu, maka kekurangan pajak atau shortfall di 2017 sebesar Rp 132,1 triliun.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, target penerimaan pajak tiga tahun yang lalu ditetapkan sangat tinggi, sehingga menimbulkan rentang yang sangat besar dan memberikan dampak terhadap kredibilitas APBN, dan masyarakat merasa dikejar-kejar.

Untuk 2018, kata dia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan pengumpulan penerimaan dari inventarisasi data perpajakan yang sudah ada salah satunya dari program tax amnesty. Lalu memanfaatkan beberapa program pajak sepertiAutomatic Exchange of Information (AEoI) yang berlaku September.

“Artinya, kita akan melakukan pelapisan informasi dari data WP dengan data kepabeanan, sehingga diharapkan konsistensi, bahkan dengan AEoI dan akses informasi terhadap keuangan kita bisa mendapatkan akses informasi dari perbankan dancapital market,” ujar dia.

Strategi selanjutnya, adalah melengkapi infrastruktur masing-masing KPP seiring dengan terus melonjaknya wajib pajak orang pribadi.

“Saya sudah minta ke pak Dirjen dan tim reformasi untuk melakukan review terhadap keseluruhan beban dari setiap KPP ini, dan dengan beban ini nanti juga diberikan database sehingga mereka bisa bergerak secara lebih sistematis, terorganisir, jadi tidak ngawur,” tambah dia.

Selain itu, Sri Mulyani juga menyiapkan beberapa insentif kepada masyarakat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memperluas basis pajak nasional, dan yang terakhir meningkatkan kapasitas IT.

“Tidak semua orang dikejar-kejar dengan data yang tidak ada, sehingga ekonomi tetap tertata rapi tapi kita bisa mengumpulkan penerimaan secara baik,” tukas dia.

Sumber : detik.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: