Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) tidak gegabah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) 5% pada ongkos naik haji (ONH) 2018, menyusul kebijakan Arab Saudi yang menetapkan pajak 5% bagi peserta haji lantaran terus menurunnya harga minyak.

“Pengumuman itu sebaiknya disikapi Pemerintah Indonesia dengan melakukan lobi-lobi ke pemerintahan Arab Saudi agar penerapan itu ditunda, bahkan dihapus,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu di Jakarta, Kamis (4/1).

Alasannya, kenaikan PPN 5% sangat signifikan mempengaruhi ONH dan memberatkan calon jamaah Indonesia.  Mulai transportasi, makanan, pakaian, barang elektronik, bensin hingga tagihan telepon, air dan listrik.

Mulai tahun ini (2018), biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) diajukan melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dimana setiap penentuan ONH termasuk kenaikannya diajukan kepada DPR RI. ONH terdiri komponen transportasi, akomodasi, dan konsumsi.

Sumber : poskotanews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty