OJK Tunggu Usulan Pelaku Pasar terkait ETF

Karyawan beraktivitas di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta. Foto ilustrasi:  Investor Daily/DAVID

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pihak terkait untuk melayangkan surat resmi terkait permintaan relaksasi aturan reksa dana yang dapat diperdagangkan atau exchange traded fund (ETF).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen mengatakan, pihaknya akan menyambut baik usulan yang datang dari pelaku pasar. Namun, permintaan yang ada harus dilayangkan secara terbuka dengan menyampaikan ide dan usulan yang jelas.

“Iya idenya apa dong, kan kita harus diskusi. Tergantung pelaku pasar maunya bagaimana, kami fasilitasi pengembangan instrumen. Kita lihat usulan pasarnya apa. Kalau peraturan kan harus thau konsepnya apa,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, baru-baru ini. Usulan akan dipertimbangkan dengan melihat aspek bisnis, manajemen risiko, dan kepatuhan.

Sebelumnya, sejumlah pelaku pasar terkait instrumen ETF mendorong OJK untuk mengevaluasi peraturan yang ada untuk meningkatkan ketertarikan investor. Direktur Indo Premier Investment Management Ernawan R Salimsyah mengatakan, pihaknya, OJK, dan self-regulatory organization (SRO) diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang dapat menarik calon investor.

“Melibatkan OJK dan SRO juga sebagai authorized participant. Suplai produk sudah cukup lah, hanya perlu ekosistem yang tepat untuk tumbuh. Terjemahannya adalah peraturan, rezim pajak yang lebih mendukung,” jelasnya pada Investor Daily.

Adapun peraturan terkait reksa dana ETF diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 49/POJK.04/2015 tahun 2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek. Hal ini diharapkan akan menambah likuiditas pasar instrumen tersebut.

Direktur Pengelolaan Investasi OJK Sujanto menyadari terbatasnya pelaku pasar ETF sehingga likuiditasnya masih di bawah produk reksa dana lainnya. Namun sampai saat ini menurutnya peraturan yang ada sudah bisa mengakomodasi pelaksanaan ETF di Indonesia.

“Tapi kami selaku terbuka untuk masukan-masukan terkait ETF ini,” ujar Sujanto. Adapun OJK saat ini masih dalam proses penyempurnaan regulasi ETF yang sudah ada.

Beberapa yang digarisbawahi adalah terkait batas minimum redemption oleh sponsor dan dealer partisipan per hari bursa. Sebelumnya disebutkan maksimal 10% per hari dari total unit yang beredar, namun peraturan tersebut dapat dihapuskan untuk menarik minat investor.

Selain itu, pengaturan khusus terkait insentif bagi private equity (PE) yang menjadi dealer partisipan. Saat ini masih hanya ada satu PE yang merupakan Indo Premier Investment Management. Mengenai hal ini OJK berencana melakukan sosialisasi kepada broker ataupun manajer investasi lainnya untuk reksa dana ETF.

Peraturan lainnya terkait bank agen penjual efek reksa dana (APERD) dan/atau pihak lainnya yang terkait, terakhir diharapkan adanya peningkatan variasi produk reksa dana ETF dan peningkatan jalur distribusi dengan penawaran ETF lewat APERD secara referral.

Sementara itu, pihaknya menilai gaya pengelolaan manajer investasi saat ini cenderung aktif sehingga dinilai kurang cocok dengan sifat reksa dana ETF yang cenderung pasif. Fee pengelolaan ETF pun tergolong yang lebih rendah dibandingkan pengelolaan reksa dana jenis lainnya. Kedua hal ini dianggap juga memperlambat pertumbuhan instrumen tersebut.

Peraturan Baru

OJK berencana menerbitkan peraturan baru terkait teknologi finansial (financial techology/fintech) pada Januari ini. Beberapa di antaranya yang siap dirilis yakni peraturan terkait dengan industri teknologi finansial, pendalaman pasar modal, dan aturan lindung nilai (hedging).

Sejumlah peraturan tersebut diharapkan dapat menambah kesempatan kepada para pengusaha yang mau berinvestasi dengan mendapatkan pembiayaan dari pasar modal. “Perbankan akan tetap, tapi tahun ini butuhnya banyak. Terutama yang medium term dan long term, investasi pasar modal,” terang Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Soal peraturan terkait lindung nilai akan dilakukan di tingkat pasar modal sehingga pricing dilakukan dengan lebih transparan dibandingkan melakukan lindung nilai pada perjanjian (over the contract). Pilihan hedging yang lebih variatif nantinya investor akan lebih yakin untuk berinvestasi lebih lama di pasar modal Indonesia.

Tidak terbatas pada perbankan, lindung nilai juga akan berlaku pada instrumen-instrumen pasar modal sehingga nilai tukar akan lebih kompetitif. Hal ini diharapkan dapat memperbesar ruang pembiayaan perusahaan dan instrumennya lebih variatif, salah satunya instrumen komodo bond PT Jasa Marga Tbk yang listing di London Stock Exchange.

“Ini salah satu alternatif yang bukan hanya (untuk) investor domestik tapi juga investor global,” imbuhnya. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen menambahkan, hedging akan diaktivasi mulai sepanjang 2018 dengan instrumen yang telah ada.

Sebelum penutupan tahun lalu, OJK telah mengeluarkan sejumlah regulasi antara lain penerbitan obligasi oleh pemerintah daerah (municipal bond), obligasi terkait isu lingkungan (green bond), dan aturan registrasi berbasis elektronik untuk pendaftaran penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham. Sedangkan peraturan soal perpetual bond masih dalam pembahasan OJK sehingga diperkirakan belum rampung tahun ini.

Sumber : beritasatu.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: