BBM, PPN, dan Biaya Haji

Pemerintah Arab Saudi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal 2018. Inisiatif kebijakan kenaikan harga BBM tersebut diyakini bertujuan untuk mendorong penggunaan energi yang lebih efisien, di mana hal ini bertepatan dengan rencana ambisius reformasi dalam upaya meningkatkan sumber pendapatan negara.

Disebutkan harga bensin oktan 91 dijual seharga 1,37 riyal per liter naik hampir seratus persen dari sebelumnya 0,75 riyal. Sementara bahan bakar dengan kadar Oktan 95 meningkat menjadi 2,04 riyal per liter dibandingkan harga awal 0,90 riyal.

Di sisi lain bahan bakar diesel untuk truk tidak berubah. Harga diesel untuk industri menjadi 0,378 riyal per liter atau meningkat dari sebelumnya. Kerajaan Arab Saudi akan secara bertahap menghilangkan subsidi untuk berbagai macam produk-produk energi, sesuai dengan rencana fiskal jangka panjang dalam APBN 2018 yang dirilisnya bulan lalu.

Saat itu, Raja Salman secara resmi mengumumkan pada 20 Desember lalu, bahwa target untuk menghilangkan defisit anggaran pemerintah akan mendorong kembali di 2023 dari sasaran semula 2020. Hal ini menurutnya untuk mengurangi tekanan kepada pertumbuhan ekonomi Arab Saudi.

Selain itu, juga guna mencapai pertumbuhan di masa depan yang berkelanjutan dan sejahtera. Pihak berwenang seperti dikutipSaudigazette bakal terus memantau pasar minyak dunia untuk terus memperbaharui harga dan menegaskan tidak menganggu pasokan.

Tak hanya menghilangkan subsidi BBM. Saudi juga mulai memberlakukan pajak pertambahan nilai (VAT) untuk pertama kalinya di 2018. Mayoritas barang mewah dan jasa di sana akan dikenakan VAT sebesar lima persen.

Selain Arab Saudi, negara teluk lain yang juga memberlakukan kebijakan serupa tahun ini adalah Uni Emirat Arab (UEA). Kedua negara telah lama menarik pekerja asing dengan janji bebas pajak. Namun, pemerintah ingin meningkatkan pendapatan seiring dengan turunnya harga minyak dunia.

Pemberlakuan PPN ini diperkirakan akan menghasilkan penerimaan sebesar 3,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp 44,5 triliun (kurs Rp 13.474 per dolar AS). Itu adalah jumlah yang cukup fantastis dari penghasilan pajak yang bakal dinimkati Arab Saudi maupun UEA.

PPN lima persen dikenakan untuk bensin dan solar, makanan, pakaian, tagihan listrik, dan kamar hotel. Namun, di sisi lain, ada beberapa pengeluaran yang dibebaskan pajaknya, seperti perawatan medis, layanan keuangan dan transportasi umum.

Menyikapi kondisi di atas, pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama RI (Kemenag) cukup terlihat responsif. Bahkan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin langsung melakukan lobi-lobi dengan pemerintah Arab Saudi. Ini mengingat, potensi jamaah haji dan umrah dari Indonesia yang begitu besar.

Lukman mengakui, bila kebijakan tersebut akan berdampak pada pelayanan jamaah haji dan umrah. Bahwa seluruh pengeluaran, seluruh bentuk pelayanan akan dikenakan pajak lima persen dan tidak kecuali pelayanan umrah dan haji.

Dengan adanya kebijakan pemerintah Arab Saudi tersebut, tentu ada konsekuensinya, yakni kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) maupun penyelenggaraan umrah. Namun, kenaikan itu tentunya juga didasarkan pada penyesuaian terkait harga yang ditetapkan Arab Saudi selama ini. Kebijakan kenaikan pajak ini termasuk untuk produk makanan dan minuman yang dikenakan retribusi tambahan, yang tidak terkecuali bagi produk yang dipakai bagi jamaah yang melakukan haji dan umrah.

Saat ini, Kemenag RI memang sedang melakukan penghitungan terkait pelayanan haji. Diharapkan, kenaikan pajak tersebut tidak sampai memberatkan jamaah haji Indonesia.

“Kami sekarang sedang menghitung khusus terkait dengan haji agar kenaikannya itu betul-betul pada ambang batas yang masih bisa ditoleransi, yang rasional, jangan sampai kenaikannya itu pada akhirnya memberatkan para calhaj kita,” kata Lukman.

Hanya saja, pemerintah tidak bisa menanggung kenaikan pajak tersebut karena biaya pelayanan haji berlaku pada semua jamaah haji. Karenanya, PPN tersebut, akan tetap menjadi beban jamaah haji. Namun, diharapkan juga kenaikan pajak lima persen itu, tidak berbeda jauh dengan kenaikan biaya haji dan atau umrah yang dibebankan kepada jamaah Tanah Air.

Hal itu pun ditegaskan juga oleh Komisioner Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), Syamsul Maarif. Bahwa beban pajak tersebut tidak mungkin ditutupi dengan dana optimalisasi haji. Pasalnya, penggunaan dana optimalisasi haji sendiri saat ini telah melampui batas.

Karenanya, beban pajak tersebut tetap harus ditanggung oleh calon jamaah haji. Kendati demikian, KPIH masih berharap pemerintah Indonesia terus melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk meninjau ulang kebijakan tersebut.

“Tetapi jika itu tidak mungkin (negosiasi), maka yang harus dilakukan adalah ini tetap dibebankan kepada jamaah. Tidak boleh lagi terus dibebankan kepada dana optimalisasi,” ujarnya saat dihubungi Republika.co.id.

Maka, kata Syamsul, seharusnya juga pemerintah Indonesia perlu melakukan protes terhadap kebijakan Arab Saudi tersebut, karena ibadah haji merupakan kewajiban syar’i. “Kecuali kalau orang itu berulang-ulang (berangkat haji). Tapi, kalau baru sekali kemudian orang dikenakan pajak yang tinggi, itu dari perspektif etika Arab Saudi melanggar. Karena itu, perlu melakukan proses besar,” katanya.

Adanya dua kebijakan baru di 2018 yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi itu, tak luput juga dari badan legislatif di Indonesia. Komisi VIII DPR RI yang juga membidangi masalah-masalah keagamaan, turut juga memberikan respons atas kenaikan harga BBM dan PPN yang diberlakukan Pemerintah Arab Saudi.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mengatakan, pemberlakukan pajak pertambahan nilai itu jelas berdampak pada BPIH yang akan ikut naik. Menurut dia, kebijakan Arab Saudi susah ditekan. Sementara biaya haji di dalam negeri juga sudah ditekan tiga tahun lalu, dan mungkin tidak akan bisa ditekan lagi.

“Yang kita harapkan adalah BPKH. BPKH harus berusaha semaksimal mungkin menggalang uang agar memberikan nilai tambah yang besar,” kata Sodik.

Ya, ini adalah tugas pertama sekaligus tantangan pertama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Bagaimana caranya BPKH menginvestasikan uang di bidang yang paling menguntungkan. Sehingga keuntungannya bisa digunakan untuk mensubsidi BPIH yang naik akibat memberlakukan PPN sebesar lima persen dan kenaikan harga BBM di Arab Saudi.

Tentu, BPKH harus bekerja keras agar bisa menginvestasikan dana yang dihimpunnya di bidang yang paling menguntungkan. Sebab, bula keuntungan yang didapat BPKH besar, maka bisa menekan kenaikan BPIH akibat pemberlakuan PPN sebesar lima persen di Arab Saudi.

Hanya saja, melihat kiprah BKPH saat ini, maka masih ada kendala yang signigikan. Pasalnya, ini adalah tahun pertama BPKH dan uang yang akan dikelola BPKH masih berada di Kemenag, yang saat ini sudah mencapai Rp 103 triliun. Meski demikian, ini menjadi tantangan pertama BPKH.

Karena itu, sudah selayaknya Komisi XIII, Dirjen Haji dan Umrah Kemenag, serta BPKH perlu segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang Kepala Kantor Urusan Haji di Saudi, sehingga bisa mengantisipasi kebijakan Saudi yang bisa berpengaruh terhadap BPIH.

Dalam pandangan Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Firman MNur,  kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) maupun umrah adalah keniscayaan. Namun demikian, hal itu tidak akan begitu berpengaruh banyak pada kenaikan biaya paket haji dan umrah.

“Kita sebagai tamu yang akan datang ke sana mau tidak mau mengikuti kebijakan pemerintah Saudi. Yang jelas kenaikan ini akan berdampak langsung pada biaya perjalanan ibadah haji dan umrah. Namun besaran 5 persen itu, saya kira tidak akan mengubah banyak signifikan kenaikan di level harga penjualan paket,” kata Firman kepada Republika.co.id, Senin (8/1).

Selain itu, kenaikan biaya pada haji dan umrah itu tidak akan berpengaruh pada animo masyarakat untuk melaksanakan ibadah tersebut. Hal ini terjadi, bila para penyelenggara ibadah haji atau umrah tidak akan membuat kenaikan biaya yang melonjak jauh lebih tinggi dari angka lima persen tersebut.

Dia pun mencoba mengakalkulasikan secara akumulatif perhitungan kenaikan biaya haji dan umrah itu tidak akan lebih dari 10 persen dari biaya penyelenggaraan haji (BPIH) yang ditetapkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 2017. Yakni, komponen tiket pesawat menyedot sekitar 60 persen dari total biaya umrah. Sedangkan pada haji, dari BPIH senilai Rp 34 juta menyedot hampir 50 persen. Sementara untuk katering dan pemondokan menyedot sekitar 40 persen dari biaya haji.

Meski demikian, perlu adanya kebijakan dari pemerintah melakukan negosiasi khusus untuk melobi harga berbagai komponen dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya bagi haji reguler. Hal itu dikarenakan jumlah jamaah haji yang sangat besar.

Di sisi lain, masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah, tidak menjadikan kenaikan biaya itu sebagai penghalang. Karena, sebagaimana diyakini bahwa ibadah haji dan umrah adalah pembuka pintu rezeki. Umat Islam bisa bermunajat untuk mendapatkan berkah, rahmat Allah, dan kemudahan rezeki di tempat di mana doa insya Allah diijabah oleh Allah SWT.

Karena itu, para jamaah yang hendak menunaikan ibadah haji dan umrah diharapkan bisa memahami kenaikan biaya tersebut. Namun bagi penyelenggara, diharapkan juga biaya haji maupun umrah itu harus rasional. Semoga.

Sumber : republika.co.id

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: