Kemendag dan Polri Perkuat Kerja Sama soal Perdagangan

Penandatanganan kerja sama soal perdagangan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Muhammad Tito Karnavian di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (8/1/2017).

Kementerian Perdagangan dan Kepolisian Republik Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penegakan Hukum, Pengawasan, dan Pengamanan di Bidang Perdagangan.

MoU diteken Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Muhammad Tito Karnavian di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (8/1/2017).

“Pelaksanaan penandatanganan MoU ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis antara Kementerian Perdagangan dan Polri dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan di bidang perdagangan,” ungkap Mendag Enggar.

MoU ini merupakan perpanjangan dari MoU yang ditandatangani pada 4 Januari 2013 dan telah berakhir pada 4 Januari 2018.

Mendag mengatakan, kegiatan penegakan hukum di bidang perdagangan harus mencakup keseluruhan sub bidang termasuk perdagangan berjangka komoditas maupun distribusi barang pokok dan penting.

Melalui MoU ini, Kemendag dan Polri sepakat untuk menyelesaikan tanggung jawab penegakkan hukum, pengawasan, dan pengamanan perdagangan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Adapun ruang lingkup MoU meliputi koordinasi kegiatan dalam bidang pertukaran data atau informasi, penegakan hukum, pengawasan, pengamanan, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

“Yang diperlukan saat ini adalah langkah konkret dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum yang hasilnya dapat segera dirasakan masyarakat, termasuk pelaku usaha dan konsumen,” ujar Kapolri Tito.

Menurut Tito, dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pengawasan, Polri akan memberikan dukungan berupa bantuan taktis, teknis, upaya paksa, dan konsultasi.

Di sisi lain, Kemendag sepakat memberikan dukungan keterangan ahli, maupun pertukaran data dan informasi yang diperlukan Polri dalam penegakkan hukum.

“Ke depan, diharapkan penegakan hukum, pengawasan dan pengamanan perdagangan semakin meningkat dan jumlah barang maupun pelaku usaha yang tidak sesuai ketentuan terus berkurang,” pungkas Mendag.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan pada tahun 2017, telah dilaksanakan pengawasan terhadap 582 barang di pasar, dimana barang yang memenuhi ketentuan sebanyak 397 barang, tidak memenuhi ketentuan sebanyak 171 barang, dan dalam proses uji sebanyak 14 barang.

Sumber : kompas.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: