Respons atas Pencapaian Penerimana Pajak

Gempuran tantangan administrasi perpajakan di Indonesia tidak dapat dihindarkan, terutama di dekade terakhir ini. Bukan tanpa alasan mengingat penerimaan pajak menjadi tulang punggung pendapatan pada APBN. Sehingga jika administrator perpajakan berjibaku dengan segenap daya untuk mengumpulkan pundi-pundi penerimaan negara dari sektor perpajakan adalah sesuatu hal lumrah. Ironisnya, fakta yang terpampang adalah stagnasi rasio pajak terharap gross domestic product (GDP) yang bertengger di kisaran 10%-12% dan tidak tercapainya penerimaan pajak beberapa tahun terakhir termasuk 2017.

Senada dengan fakta tersebut, melalui konferensi pers tanggal 2 Januari 2018 di Kantor Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan Perkembangan Ekonomi Makro dan Realisasi APBNP 2017. Di sektor perpajakan, Menteri Keuangan mengumumkan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2017 mencapai 91% dari APBNP 2017. Meskipun target penerimaan pajak kembali tidak tercapai, tetapi realisasi APBNP 2017 dinilai sudah menggembirakan ditilik dadri sisi pendapatan, belanja, serta mempertimbangkan terjaganya keberlanjutan fiskal. Hal tersebut tidak berlebihan mengingat jika tidak menghitung hasil amnesti pajak, penerima pajak 2017 tumbuh sebesar 12,6% Apakah ini menjadi akhir cerita indah perpajakan Indonesia? Tidak.

Ternyata target penerimaan pajak tahun 2018 naik menjadi Rp 1.618,1 triliun. Sebuah angka fantastis yang melejit 9,9% dari amanah yang harus diemban pada 2017. Dengan kata lain, meskipun r5ealisasi penerimaan pajak 2017 hanya 91% dari target, kantor pajak diharuskan ekstra keras dalam mengejar tambahan. Hal ini jadi tantangan mengingat asumsi dasar ekonomi makro tahun 2018 tidak menunjukkan perbedaan signifikan dengan asumsi 2017. Sementara itu, tidak dapat dihindarkan fakta miris rendahnya rasio pajak, yang bahkan di ASEAN saja, bertengger di urutan kedua terendah bersama Myanmar. Lantas, apa yang perlu dibenahi dari administrasi perpajakan Indonesia?

Pemberian insentif pajak merupakan salah satu bentuk fungsi regulerend dari pajak, selain fungsi budgetair yang lebih dikenal oleh khalayak (Nurmatu, 2005). Tujuan dari insentif pajak sebagai fungsi regulerend adalah untuk meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Investasi di ASEAN berkembang cukup pesat melihat peningkatan foreign direct investment (FDI). Berdasarkan data ASEAN Foreign Direct Investment Statistics Database (2016), Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan net inflow FDI ASEAN terbesar kedua setelah Singapura. Peningkatan net inflow FDI Indonesia menunjukkan tren positif , bahkan pada tahun 2015 mencapai US$ 16.916,8 juta atau 14% dari total net inflow FDI ASEAN.

Terkait hal tersebut, pemerintah hendak menawarkan tax holiday dan tax allowance yang lebih kompetitif dengan negara tetangga lainnya. Yang perlu dicermati lebih jauh adalah tax incentives tidak akan cukup seksi menarik minat investor menanamkan modalnya ke Indonesia jika investment environment tidak mendukung. Bukan tanpa alasan mengingat faktor inilah yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan bisnis.

Kepatuhan pajak

Kepatuhan pajak yang jauh dari optimal dipercaya sebagai penyebab utama tidak tercapainya penerimaan pajak 2017 dan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Economic Outlook 2017, rasio kepatuhan pajak formal 2016 miris bertengger di angka 63,16%. Angka ini bahkan belum masuk kepada kepatuhan materiil yaitu melakukan kewajiban perpajakan dengan benar dan lengkap. Persepsi keadilan, kepastian hukum dan sanksi, pemahaman atas ketentuan pajak, kualitas pelayanan, dan cost of compliance dipercaya sebagai faktor penentu tingkat kepatuhan. Sehingga mau tidak mau, langkah terpadu untuk menaikkan kepatuhan pajak harus terus diupayakan.

Reformasi perpajakan yang digerakkan saat ini harus menyentuh pada transformasi yang komprehensif dan substansial terutama dalam regulasi perpajakan  yang mampu fit dengan lingkungan bisnis saat ini. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia berkelanjutan dan kapabilitas organisasi menjadi fokus dari reformasi ini. Selanjutnya, perbaikan sistem informasi dan prosedur operasi perlu digodok dalam rangka peningkatan efektivitas dan fleksibilitas organisasi. Bukan tanpa alasan mengingat sustainable tax compliance menjadi harga yang tidak bisa ditawar lagi.

Disamping meningkatkan kepastian hukum, pemerintah juga perlu meniru langkah Netherlands Tax and Customs Administration (NTCA) dalam memberikan layanan pajak dan meningkatkan kepercayaan kepada fiskus. Jargon reformasi yang diusung NTCA “We can’t make it more pleasant, but we can make it easier”. Semangat ini adalah sebuah komitmen pelayanan perpajakan dengan memaksimalkan fungsi teknologi dalam upaya membuat wajib pajak lebih mudah dan cepat dalam melakukan kewajiban perpajakan. Sehingga mendaftar, menghitung, melaporkan SPT, dan membayar pajak bisa lebih mudah dan lebih murah, bukan lebih menyenangkan atau lebih ramah. Kantor pajak Belanda tidak menempatkan fokus pada “hiasan warna” dalam membangun reputasi organisasi.

Disamping itu, kebijakan Automatic Exchange of Information (AEoi) sebagaimana direkomendasikan oleh OECD perlu terus dibangun sebagai upaya meningkatkan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan (base erosion profit shifing). Database dan sistem informasi perpajakan pun terus perlu terus di update dan terintegrasi. Data  yang informatif dan reliable diyakini akan menggiring administrator pajak untuk melangkah dengan pasti dalam menjalankan tugas dan menjawab tantangan.

Di Belanda, NTCA sebagai pusat data bisa diilustrasikan seperti spider dalam web of collaboration. Informasi yang diperoleh dari pihak ketiga membuat kantor pajak Belanda bisa memperoleh informasi detail lebih awal. Data tersebut akan digunakan sebagai prefill pelaporan pajak untuk wajib pajak. Sehingga mau tidak mau wajib pajak harus menghitung dan melaporkan pajaknya dengan benar.

Ini terjadi tantangan yang tidak mudah bagi kantor pajak menghimpun dana yang fantastis pada tahun ini. Namun, dengan upaya perbaikan melalui reformasi pajak yang subtansial dan komprehensif dipercaya akan mampu meningkatkan kepatuhan pajak. Mengapa menjadi penting? Karena kepatuhan pajak adalah trigger dan penerimaan pajak adalah konsekuensinya.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Artikel

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: