Jakarta. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menghimbau agar wajib pajak (WP) melaporkan pajaknya dengan benar dan tepat waktu melalui pelaporan SPT pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat  Hestu Yoga Saksama mengatakan, ada imbauan yang berbeda untuk beberapa jenis WP.

Pertama, bagi pemberi kerja/bendaharawan agar tidak lupa bahwa bukti pemotongan 1721 A1/A2 merupakan dasar pengisian SPT PPh Tahunan oleh wajib pajak orang pribadi serta penyediaan SPT Tahunan pre-populated.

Kedua, bagi wajib pajak badan, Ditjen Pajak mengingatkan tambahan dokumen, di antaranya WP yang didirikan atau berkendudukan di Indonesia, dan modalnya terbagi atas saham, serta punya utang dan mengurangkan biaya utang dalam penghitungan penghasilan kena pajak, wajib menyampaikan laporan. “Jika WP memiliki utang luar negeri, WP wajib menyampaikan laporan utang luar negeri sebagai lampiran SPT pajak,” ujar Hestu, Jumat (19/1).

Ketiga, bagi WP peserta amnesti pajak yang merepatriasi aset dan yang mengungkapkan harta tambahan di dalam negeri, wajib setor laporan berkala selama tiga tahun.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty