APBI Protes Ekspor Wajib Memakai Kapal Nasional

Kementerian ESDM juga masih mendiskusikan soal penerapan Permedag soal kapal nasional itu.

JAKARTA. Pengusaha batubara sangat cemas dengan terbitnya Permendag No. 82/2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu guna mendorong industri pelayaran nasional. Aturan ini sudah terbit 31 Oktober 2017 dan mulai berlaku Mei 2018.

Kecemasan pengusaha batubara karena selama ini mereka memakai skema Free on Board (FOB), yaitu eksportir hanya menanggung biaya pengiriman ke pelabuhan negara asal (pelabuhan terdekat eksportir). Nah, kali ini pemerintah mengubah skema FOB menjadi Cost And Freight (CNF) plus Cost Insurance and Freight (CIF) yang artinya eksportir menanggung biaya pengiriman sampai ke pelabuhan negara tujuan termasuk biaya asuransinya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan, Permendag 82/2017 itu mewajibkan pengusaha batubara menggunakan kapal nasional dan asuransi. “Pengusaha keberatan,” kata dia ke KONTAN, Minggu (28/1).

Dalam waktu dekat, APBI akan meminta kejelasan soal peraturan itu. Hal ini agar aktivitas ekspor batubara yang menjadi andalan devisa negara tidak terganggu. “Kapasitas kapal nasional jauh dari memadai,” ujarnya.

Ia menekankan, hasil ekspor 95% dari produksi nasional 370 juta ton-380 juta ton tahun 2017 menggunakan kapal asing dengan skema FOB. Apabila harus memakai skema CNF dan CIF, yang otomatis memakai kapal nasional. Ia khawatir industri perkapalan dalam negeri belum memadai sehingga mengurangi jumlah ekspor batubara yang telah ditetapkan di kontrak. “Skema itu tidak efisien,” klaimnya.

Dia meminta Kementerian Perdagangan menyusun road map ekspor batubara dengan melibatkan pelaku usaha dan Kementerian ESDM dan Kemenhub agar pelaksanaan aturan itu tidak menghambat ekspor batubara.

Sekretaris perusahaan PT Bukti Asam (PTBA), Suherman enggan mengomentari Permendag yang akan berlaku pada Mei 2018 ini. “Langsung tanyakan ke APBI saja,” tandasnya saat dihubungi KONTAN, Minggu (28/1).

Sebelumnya, Ketua umum INSA, Carmelita Hartoto memaparkan, sejak diterapkan asas beyond cabotage jumlah kapal nasional melesat menjadi 20.000-an lebih. Tetapi aktivitas ekspor-impor 93,7% masih dikuasai kapal asing dan kapal nasional hanya 6,4%.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan bilang, sebelum Permendag 82/2017 dilaksanakan akan ada pertemuan dengan asosiasi agar tidak ada yang dirugikan oleh aturan ini.

“Aturannya akan berlaku pada Mei 2018. Kami akan fasilitasi pertemuan Indonesia National Shipowners Association (INSA) dan APBI untuk menyusun roadmap untuk penggunaan kapal dan asuransi nasional,” ujarnya ke KONTAN, Minggu (28/1).

Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik, Kementerian ESDM, Agung Pribadi mengatakan terkait Permendag 82/2017 itu memang menjadi diskusi internal di ESDM. “Kita juga diskusikan hal ini dengan Asosiasi, dan Kemendag,” katanya.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: