Asosiasi Tunggu Uji Publik PMK Pajak e-Commerce

Asosiasi Tunggu Uji Publik PMK Pajak e-Commerce

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan‎ uji publik atas naskah rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang tata cara perpajakan pelaku usaha perdagangan berbasis elektronik (RPMK Pajak e-commerce) sebelum diterbitkan.

Ketua Umum idEA Aulia E Marinto menyatakan uji publik atas naskah RPMK Pajak e-commerce harus dilakukan sebelum disahkan agar asas formal dan material pembentukan peraturan terwujud. Selama ini yang disampaikan kepada pelaku e-Commerce baru berupa sosialisasi konsep dan bukan berupa naskah draf PMK yang dimaksud.

“Usulan dan masukan secara lisan atau tertulis dari pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha ‎e-commerce, akademisi, maupun masyarakat luas yang disampaikan saat uji publik merupakan satu kesatuan yang harus diselenggarakan pada saat pembentukan sebuah kebijakan,” kata Aulia, ditemui di EV Hive D Lab, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018.

Selain itu, partisipasi publik penting dilakukan guna memastikan kebijakan tersebut tidak menghambat laju pertumbuhan pelaku usaha e-commerce yang berbisnis di marketplace. Hal itu mengingat sebagian besar pelaku usaha di marketplace adalah pelaku usaha pemula skala kecil yang baru memulai bisnisnya.

“Maka secara prinsip, idEA mendukung apabila dalam RPMK Pajak e-commerce diterapan tarif PPh final sebesar 0,5 persen bagi pelaku usaha yang memiliki peredaran usaha kotor sampai dengan Rp4,8 miliar tiap tahunnya,” jelas Aulia.

Penerapan aturan perpajakan tersebut, Aulia mengaku, diperlukan untuk mendorong UMKM offlinebertransformasi menjadi UMKM online, memudahkan pemungutan pajak di masa datang, sekaligus meningkatkan efisiensi dan daya saing UMKM mikro di Indonesia.

Akademisi dan Ahli Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Uni‎versitas Indonesia (UI) Inayati menambahkan kebijakan pemerintah yang mewajibkan model marketplace menjadi agen penyetor pajak memiliki implikasi meningkatkan compliance cost atau biaya kepatuhan. Karena, kebijakan ini akan menempatkan marketplace pada posisi dibebani kewajiban untuk mendorong, menyetor, dan melaporkan PPh final.

Peningkatan biaya kepatuhan, Inayati menambahkan, perlu mendapat perhatian pemerintah, karena dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (tax compliance).”Biaya kepatuhan menjadi ralatif signifikan, karenauntuk melaksanakan kewajiban tersebut marketplace harus menyiapkan sejumlah infrastruktur dan biaya tambahan,” pungkas Inayati.

Sumber : metrotvnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: