Amazon Capai Kesepakatan Pajak dengan Prancis

Amazon. Foto: fortune.com

Raksasa teknologi online asal Amerika Serikat (AS), Amazon, menyatakan telah menyelesaikan sebuah klaim pajak besar di Prancisdan akan mulai mengumumkan semuapendapatannya di negara tersebut secara lokal.

Amazon tidak mengungkapkan berapa banyak yang telah dibayarkannya atas klaim Prancis yang nilainya hampir 200 juta euro atau US$ 249 juta, yang mencakup periode dari 2006 sampai 2010.

Amazon sebelumnya mengumumkan kesepakatan serupa dengan Italia pada Desember 2017, dengan membayar 100 juta euro untuk menyelesaikan penyelidikan dugaan penghindaran pajak dari 2011 sampai 2015. Selain itu, Amazon juga menyetujui untuk mengumumkan pendapatannya secara lokal.

Dalam pernyataannya Senin (5/2), Amazon telah menciptakan anak perusahaan di Prancis untuk operasi Eropa pada Agustus 2015. Semua pendapatan ritel, biaya, keuntungan, dan pajak sekarang akan dipertanggungjawabkan di Prancis.

Amazon juga menyatakan telah menginvestasikan lebih dari dua miliar euro di Prancis sejak 2010 dan menciptakan lebih dari 5.500 lapangan kerja. Sebelum ini, bukan kali pertama Amazon bermasalah dengan Prancis. Amazon masih menghadapi kasus pengadilan di Prancis karena klaim telah menyalahgunakan posisinya yang dominan di platform marketplace-nya untuk vendor pihak ketiga.

Kementerian Keuangan Prancis menyatakan pada Desember 2017 bahwa pihaknya akan menjatuhkan denda sekitar 10 juta euro. Pada 2012, Amazon mengungkapkan telah mendapat tagihan pajak sebesar 198 juta euro di Prancis untuk pengembalian pajak, bunga dan denda yang terkait dengan pendapatan yang tersebar di antara yurisdiksi yang berbeda.

Pada saat itu, Amazon menyatakan tidak setuju dengan penilaian Prancis dan bertekad untuk melawannya. Amazon adalah salah satu raksasa teknologi asal AS yang mendapat pengawasan di Eropa karena strategi penghindaran pajaknya. Perusahaanperusahaan ini kerap mengarahkan pendapatan melalui negara-negara dengan pajak rendah, dalam kasus Amazon adalah Luksemburg.

Berdasarkan undang-undang di Uni Eropa (UE) saat ini, perusahaan yang berbasis di luar blok dapat mengumumkan pendapatan dari seluruh pasar di 28 negara hanya di satu negara. Alhasil, mereka memilih Negara dengan pajak rendah seperti Irlandia, Belanda, atau Luksemburg.

Tindakan tersebut merampas pendapatan negara anggota lainnya, meskipun mereka mungkin memperhitungkan bagian pendapatan yang lebih besar. Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyatakan peraturan tersebut membebani pemerintah di seluruh dunia sebesar US$ 240 miliar (193 miliar euro) dalam satu tahun dalam hal pendapatan yang hilang. Ini baru menurut perkiraan 2015.

Para pejabat UE telah berjanji untuk membuat para raksasa ekonomi digital membayar bagian lebih besar dari pajak di negara-negara mereka memperoleh keuntungan mereka. Pada Minggu (4/2), Komisioner UE Urusan Ekonomi Pierre Moscovici mengatakan akan mengumumkan pada akhir Maret 2018, sebuah rencana untuk membuat konsensus sekaligus langkah tegas mengenai pengenaan pajak  atas pendapatan ekonomi digital.

“Idenya adalah untuk dapat mengidentifikasi aktivitas perusahaan digital, jadi kita memerlukan berbagai indikator, termasuk jumlah klik, jumlah alamat IP, iklan, dan akhirnya pendapatan dan kemudian kita akan menemukan cara-cara untuk mengenakan pajak kepada mereka,” kata Moscovici.

Sumber : beritasatu.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:pajak dunia

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: