Jika Tarik Zakat ASN, Hapus juga Pajaknya

Kalangan DPR mengkritisi langkah Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin yang akan memangkas gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama Islam sebesar 2,5 persen untuk zakat.

Yandri Susanto, anggota Komisi II mengatakan, jika ingin menerapkan kebijakan itu, maka harus menghilangkan item pajak penghasilan yang selama ini diterapkan ke masyarakat.

“Kebijakan menarik zakat itu bagi saya itu bagus. Tapi syaratnya harus juga diikuti penghapusan pajak penghasilan yang ditarik dari gaji setiap pegawai,” katanya kepada INDOPOS di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/2).

Meski sifatnya bukan paksaan, lanjut Yandri, namun hal itu akan menjadi bias di masyarakat. “Warga kan saat ini tahunya rencana kebijakan pemotongan zakat itu menjadi sebuah kewajiban. Jadi apapun namanya, harus bisa dihilangkan juga potongan pajak atau item-item lainnya yang selama ini dipungut dari gaji pegawai,” tegasnya.

Lebih lanjut, sekretaris Fraksi PAN ini pun mengaku heran kebijakan ini tidak dibicarakan ke DPR dan komisi terkait. “Ya sebaiknya kebijakan-kebijakan  yang menyangkut hajat hidup orang banyak dibicarakan dulu sama DPR,” tandasnya.

Anggota Komisi II DPR lainnya, Mardani Ali Sera turut menanggapi kebijakan tersebut yang meminta agar juga tidak membenani pegawai. “Niatnya baik, tapi perlu diintegrasikan dengan pemotongan pajak lainnya,” ujar dia kepada INDOPOS.

Dirinya juga mengimbau pemerintah harus memberikan kejelasan yang lebih masif agar ada opsi jika pegawai tidak mau ditarik zakatnya. “Karena itu mesti diberikan opsi jika tidak setuju ditarik zakat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kegaduhan,” tambah politisi PKS ini.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo juga meminta agar kebijakan itu dievaluasi kembali. “Saya akan meminta Komisi VIII DPR bersama Menteri Agama untuk mempertimbangkan kembali wacana pemotongan zakat penghasilan ASN sebesar 2,5 persen karena masih menjadi polemik di masyarakat,” singkatnya kepada wartawan.

Sebelumnya, Menag Lukman Hakim Saifuddin menerangkan bahwa pemerintah akan mengeluarkan peraturan presiden (perpres) terkait kebijakan menarik zakat 2,5 persen bagi ASN muslim. “Sedang dipersiapkan perpres tentang pungutan zakat bagi ASN muslim. Ini diberlakukan hanya ASN muslim, kewajiban zakat hanya pada umat Islam,” ujarnya di kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/2) lalu.

Lukman juga mengatakan, pegawai yang berkeberatan gajinya dipotong 2,5 persen, mereka bisa mengajukan permohonan keberatan. “Bagi ASN muslim yang berkeberatan gajinya dipungut 2,5 persen untuk zakat bisa mengajukan keberatan, menyampaikan permohonan,” ujarnya.

Lukman menegaskan, kebijakan potongan 2,5 persen untuk zakat ini bukanlah paksaan. Kebijakan ini dilakukan karena pemerintah melihat ada potensi besar dari zakat yang bisa diaktualisasikan untuk kepentingan umat. “Ini bukan paksaan, lebih pada imbauan. Ya karena begini, potensi zakat sangat besar. Kita ingin potensi ini bisa diaktualisasikan, sehingga lebih banyak masyarakat mendapat manfaat dari dana zakat,” katanya.

Dana yang dipotong itu, ucap menteri dari Partai Persatuan Pembangunan ini, akan dikelola langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). “Potensi zakat besar sekali. Baznas mengeluarkan data bisa sampai Rp 270-an triliun,” tambahnya.

Sumber : indopos.co.id

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: