Potongan Zakat dari Gaji PNS Bikin Pajak Penghasilan Menciut

Potongan Zakat dari Gaji PNS Bikin Pajak Penghasilan Menciut

Kementerian Agama menyatakan kebijakan pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 2,5 persen untuk zakat bisa membuat Penghasilan Kena Pajak (PKP) menciut. Walhasil, potensi pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pribadi yang disetor PNS per tahunnya ikut menyusut.

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan, zakat yang ditunaikan oleh umat Islam bisa menjadi pengurang bagi penghasilan kotor dan bisa mengurangi PKP. Ketentuan ini sebetulnya sudah tercantum di dalam Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 22 beleid tersebut menyebut, zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dikurangkan dari PKP. Kemudian, pasal berikutnya melansir bahwa bukti setoran zakat bisa digunakan untuk pengurang PKP.

“Kalau sudah mengeluarkan zakat, berapa pun besaran zakatnya. Ini bisa mengurangi penghasilan yang terkena pajak. Ini amanat UU,” imbuh Lukman, Rabu (7/2).

Sebagai informasi, PKP yang disetor masyarakat dihitung dari penghasilan kotor dikurangi faktor pengurang, termasuk zakat. Kemudian, dikurangi lagi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Setelah itu, jumlah PPh pribadi yang harus disetor masyarakat dihitung dari PKP yang dikalikan dengan tarif progresifnya.

Adapun berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, tarif PPh ini bisa ditetapkan 5 persen jika penghasilan tahunan kurang dari Rp50 juta dan paling tinggi ditetapkan 30 persen jika Wajib Pajak (WP) memiliki penghasilan di atas Rp500 juta.

Meski tarif PPh tidak berubah, namun kewajiban membayar pajak bisa berganti jika PKP-nya ikut berganti.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih belum mau berkomentar mengenai hal tersebut. Ia hanya menuturkan, usulan pemotongan 2,5 persen gaji PNS untuk zakat sudah disampaikan di dalam Rapat Terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, namun ia sendiri belum mengkaji lebih jauh.

Kendati demikian, ia melihat bahwa zakat adalah kewajiban umat Islam yang memang perlu difasilitasi oleh pemerintah. “Di satu sisi, kita (masyarakat Indonesia) ada kewajiban yang berdasarkan agama, tapi juga ada kewajiban institusi untuk membayar pajak,” ungkapnya.

Sumber : cnnindonesia.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: