Pemerintah sedang menggodok aturan pungutan pajak untuk perdagangan daring alias e-commerce. Pajak bukan hanya dikenakan terhadap transaksi di marketplace atau situs jual beli online, melainkan juga medsos seperti Facebook dan Instagram.

Rencana mengutip pajak terhadap jualan di medsos diungkapkan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Hestu Yoga Saksama. Menurut dia, kebijakan itu untuk memenuhi asas keadilan. Pemerintah sudah mematangkan skema pungutan pajak untuk pelaku e-commerce di marketplace. Namun, kalangan pebisnis daring lewat situs jual beli meminta pajak juga dibebankan kepada transaksi di medsos.

“Sekarang yang terkait dengan marketplace kami matangkan dulu. Tetapi bukan berarti transaksi di medsos atau kanal yang lain enggak punya kewajiban pajak. Mereka tetap harus bayar pajak,” kata dia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (19/2/2018).

Kelak, jual beli online di Instagram dan Facebook juga akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPn) dan pajak penghasilan (PPh) seperti marketplace. Pajak akan dipungut dari penjual. Skema pungutan belum dirancang, untuk sementara Ditjen Pajak akan mengawasi kegiatan usaha penjual di medsos.

Sumber : solopos.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty